Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat untuk mengintegrasikan pelaporan sektor perbankan melalui mekanisme satu portal bernama Pelaporan.id. Mekanisme tersebut akan dimulai pada 31 Desember 2019.
Integrasi ini dibangun untuk meminimalisir informasi yang redundan dan inkonsisten. Selama ini, perbankan menyampaikan pelaporan kepada tiga otoritas tersebut (BI, OJK, LPS) melalui beberapa aplikasi terpisah.
Oleh karena itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah integrasi ini adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu tidak hanya oleh kalangan perbankan, tapi juga ketiga otoritas di atas.
"Mudah-mudahan dengan berhasilnya ketiga institusi, dan tentu dengan dukungan perbankan dan berbagai pihak lain, kita berharap perselisihan menyangkut masalah definsi, kegunaan, dan relevansi dari suatu data bisa dikurangi," ujarnya dalam sambutan acara Peluncuran Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (19/12).
Menurut keterangan resmi BI, dalam satu dekade terakhir ada kebutuhan otoritas di sektor keuangan dalam memperoleh data granular (detail) secara cepat dan komprehensif. Hal itu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan.
"Hal inilah yang menjadi faktor utama yang mendorong BI, OJK, dan LPS berkolaborasi membangun integrasi pelaporan bank yang disertai dengan mekanisme pertukaran informasi secara terintegrasi," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada kesempatan yang sama.
Menurut Perry, semangat sinergitas guna mempercepat integrasi pelaporan.
"Saya melihat integrasi pelaporan itu beyond pelaporan. Tapi betul-betul transformasi the way we do business yang bisa menggunakan teknologi, bisa melakukan efisiensi, kecepatan, dan juga bagaimana informasi itu bisa lebih cepat efisien," imbuhnya.
Sebelum diterapkannya Pelaporan.id, perbankan menyampaikan 9 (sembilan) jenis pelaporan kepada otoritas melalui beberapa aplikasi yang terpisah. Nantinya, ada 9 (sembilan) jenis pelaporan yang diintegrasikan melalui Pelaporan.id. Antara lain Laporan Harian Bank Umum (LHBU), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS), Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah (LSMK-BUS), Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (LBBPR), Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (LBBPRS), dan Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum (LKBBU).
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan integrasi ini menjawab hal-hal yang dahulu diperdebatkan.
"Perdebatan (tentang) data ini milik siapa, terjawab pada sore hari ini. Ternyata milik kita bersama. Dengan teknologi sekarang kami bisa dengan gampang untuk meverifikasi konsistensi data," tuturnya di tempat yang sama. (OL-4)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025.
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi per November 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,98%, diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,67%
Sebelum terjadi penyerangan Amerika Serikat kepada Venezuela, risiko geopolitik pun sudah menyebabkan ketidakpastian yang tinggi pada proses pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama CIMB Niaga Finance mempertegas komitmennya dalam memperluas literasi keuangan
Festival ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
HMJ Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar gelar seminar internasional bertema sinergi pemangku kepentingan untuk memperkuat ekonomi syariah yang tangguh dan berkelanjutan.
Di balik peran pentingnya sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution menyimpan sisi personal yang menarik.
Presiden Prabowo resmi melantik 25 pejabat tinggi dan 10 duta besar baru dalam rangka memperkuat struktur birokrasi dan diplomasi Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved