Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta membuktikan kemampuannya membersihkan mafia di lingkungan BUMN. Pembersihan mafia dengan tujuan 142 perusahaan pelat merah diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi negara.
Sebagai seorang pebisnis yang berpengalaman, Erick diyakini mampu membawa perusahaan-perusahaan milik negara itu lebih maju dari sebelumnya.
"Kami mengharapkan Menteri Erick Thohir melakukan perubahan yang signifikan. Kami yakin dia mampu membersihkan BUMN ini dari mafia yang ada selama ini. Harapan kami semoga dia bisa dibuktikan," kata Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldy N Haroen, saat bertemu wartawan, di Depok, Rabu (18/12).
Menurut Naldy, Erick Thohir harus mau mendengarkan masukan dari internal BUMN dan pihak luar. Dia harus memasang mata dan telinga sebanyak-banyaknya. Jadi, dia harus mendengarkan masukan dari manapun.
Naldy mengatakan biasanya seorang bawahan akan memberikan laporan yang baik-baik saja kepada atasannya. Bahkan, ada yang bilang, bawahan hanya memberikan laporan yang penting 'asal bapak senang saja'.
Untuk itu, lanjut Naldy, Erick harus mau membuka diri dengan pihak luar BUMN yang memberikan masukan. Karena, selama ini BUMN jarang membuka diri jika ada saran dari luar.
Terkait BUMN Watch, Naldy menegaskan bukan NGO/LSM jalanan. Kami dari kalangan praktisi dan akademisi yang ingin berkontribusi untuk memajukan BUMN yang sekian lama ini justru merugikan keuangan negara.
"BUMN Watch bukanlah NGO yang ingin mencari proyek-proyek atau mencari keuntungan di BUMN. Kami selama ini ingin membantu beban pemerintah dalam membenahi BUMN agar bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada negara," tegasnya.
"Jadi Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN tidak perlu alergi dengan keberadaan BUMN Watch. Sekali lagi, kami sampaikan BUMN Watch tidak akan minta apapun," katanya.
Naldy menegaskan bahwa jika ada orang yang mengaku-ngaku dari BUMN Watch untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji silahkan dilaporkan padanya atau langsung ke penegak hukum.
"Kalau ada dari orang yang melakukan hal-hal yang tercela itu mungkin oknum yang membawa nama BUMN Watch. Kita mohon disampaikan kepada kami atau ke sekretariat kami Gedung Wanna Be House Jalan KH Ahmad Dahlan No 15 Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," tandas Naldy Haroen sembari mengklaim selama 10 tahun BUMN Watch berdiri tidak pernah bersentuhan dengan bisnis yang dilakukan perusahaan plat merah. (KG/OL-09)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved