DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) diminta menyiapkan regulasi yang tepat agar pelaku usaha properti dapat terlibat dalam pemanfaatan aset negara. Pelibatan swasta dianggap mampu menjaga kualitas dan standar aset tersebut.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pidatonya di semniar 'Property Outlook 2020: Manajemen Properti Berbasis Teknologi' di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (18/12).
Meski begitu, lanjutnya, pihak swasta tidak serta merta menguasai seluruh aset negara. Dalam konteks ini pemerintah membangun sinergi untuk menjaga aset negara supaya dapat memberikan nilai tambah pada perekonomian dalam negeri.
"Kita pakai aset untuk kemakmuran rakyat, daripada gedung itu terbengkalai, kita perbaiki sama-sama dan kalau dikasih kesempatan saya yakin dunia usaha bisa meng-generate financing, resources, dan dijalankan bersama-sama," tutur Suahasil.
Sektor properti dalam negeri menjadi pendorong utama di kala perekonomian Indonesia tengah melemah. Dari sektor ini, berbagai lini perekonomian terjagkau, mulai dari pertanian hingga manufaktur terangkul oleh sektor properti.
Oleh karenanya sejak beberapa tahun terakhir, lanjut Suahasil, ketika pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi global akan melambat, diputuskan seperangkat kebijakan insentif untuk dunia properti. Harapannya agar sektor tersebut tetap tumbuh di tengah pelemahan ekonomi dunia dan menstimulus perekoniman dalam negeri.
"Kemenkeu secara rutin mencoba mengesetimasi berapa besaran insentif pajak, properti insentifnya sudah mencapai Rp5,7 triliun, karena pembebesasan, pengurangan pph, pembebasan pph. Kalau sektor ini tambah cepat, angka Rp5,7 triliun pasti naik dengan sendirinya," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rahayu Puspita mengungkapkan pihaknya tidak saja memiliki tugas mengoptimalkan aset negara, tapi juga menicptakan nilai tambah dan daya ungkit pada aset negara.
Menurut Rahayu pihaknya menggagas sebuah konsep menjadikan aset negara yang selama ini menjadi beban karena biaya pemeliharaan dan pengawasan, agar dapat diubah menjadi penerimaan negara. Konsep itu disebutnya dengan From Cost to Revenue.(A-1)
