Bertahan di Tengah Tren Pelemahan Global

Pemerintah harus berada di barisan terdepan untuk memompakan optimisme. Caranya dengan menggelontorkan belanja dan bukannya mengerem pengeluaran.

AWAN kelabu masih menggelayuti perekonomian global tahun depan. Berbagai prediksi dari lembaga keuangan dunia memprediksi angka pertumbuhan global berada di level 3,2% hingga 3,4% dengan potensi koreksi ke bawah. Hal ini seiring dengan perkembangan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang belum terlihat ujungnya dan timbulnya potensi tekanan geopolitik di beberapa kawasan.

Sebagai bagian dari negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, Indonesia tidak bisa lepas dari tekanan perekonomian global.

Sebenarnya bila hanya ingin bertumbuh di level 5%, sumber pertumbuhan yang mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah itu sudah mencukupi.

Namun, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan yang terjadi di sektor perdangangan dan investasi agar realisasi pertumbuhan tahun depan tidak terperosok pada level di bawah 5%.

Tim dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5,04%. Ini berarti di bawah target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5,3%.

LIPI mencatat kontribusi terbesar ekonomi Indonesia masih berasal dari konsumsi masyarakat, yakni sebesar 53,66% di kuartal ketiga 2019. Namun, ada yang harus menjadi perhatian, yakni kontribusi dari pertumbuhan konsumsi nondurable mengalami penurunan.

Profesor Riset P2E LIPI Prof Carunia Mulya Firdausy, menyebutkan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2019 menurun pertumbuhannya year on year (yoy) menjadi 4,98% dari sebelumnya 5,01% di kuartal III 2018.

Chief Economist BNI Ryan Kiryanto menyebutkan bahwa diperlukan peran pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal itu berarti inflasi perlu dijaga untuk tetap rendah dan masyarakat terus dijaga tingkat pendapatan riilnya.

Agar masyarakat bisa memperoleh pendapatan untuk membiayai konsumsi, roda perekonomian harus bergerak dan peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menggerakkan sektor swasta.

"Bila pemerintah menggelontorkan belanjanya, swasta pasti akan ikut. Sebab itu, artinya ada uang yang akan mengalir ke perekonomian. Jadi, mesin ekonomi bergerak lebih kuat," ujar Kiryanto.

Ia menggarisbawahi pentingnya belanja pemerintah digencarkan. Berkaca pada triwulan III 2019, yakni belanja pemerintah hanya bertumbuh 1%, pertumbuhan ekonomi triwulan terakhir tahun ini akan berpotensi tergelincir di bawah 5%.

"Jadi, pemerintah harus berada di garis terdepan untuk menggerakkan perekonomian dengan melakukan belanja dan bukan mengerem pengeluaran," tandasnya.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyoroti pentingnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 sebagai instrumen melawan tren pelemahan global. Untuk itu, APBN perlu diubah untuk menjadi APBN yang countercylical dari posisi yang ada selama ini, yakni procyclical.

"Dari studi yang saya lakukan, APBN kita secara umum itu memang masih procyclical. Kalau pertumbuhan ekonominya turun, pertumbuhan pajaknya turun bujetnya cenderung dihemat. Padahal, mestinya itu justru didorong," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, pekan lalu.

Akan selektif

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tetap akan mengefisienkan belanja negara enghadapi lesunya ekonomi global yang berimbas pada penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak yang belum sesuai harapan.

Namun, pendekatannya akan berbeda. Pemerintah tidak mengambil opsi pemotongan anggaran karena hal itu akan berdampak pada perekonomian Tanah Air. Pelebaran defisit menjadi opsi yang akan diambil.

"Kami putuskan ambil efisiensi semaksimal mungkin dan melebarkan defisit supaya pengeluaran yang benar-benar kami yakin produktif bisa dikeluarkan," ujarnya dalam dialog terkait dengan terobosan APBN di Jakarta, pekan lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan APBN 2020 menjadi instrumen fiskal untuk menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global sehingga tidak berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Ia sependapat bahwa laju pertumbuhan yang melemah ini harus dihadapi dan dinetralisasi, salah satunya yang menjadi instrumen paling penting ialah APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen untuk melakukan countercyclical terhadap pelemahan.

Dengan berpegang pada pernyataan yang dikemukakan kasir sekaligus pengelola keuangan negara itu, masyarakat dapat berharap bahwa awan kelabu di perekonomian global tidak akan terlalu tebal menggelayuti perekonomian Indonesia.

Masih terdapat harapan bahwa ekonomi Indonesia akan mampu menghadapi situasi yang masih dipenuhi ketidakpastian. Sinergi yang kuat antara pemangku kebijakan fiskal dan moneter dan juga pelaku usaha di sektor riil, akan membawa ekonomi Indonesia bisa bersinar di tengah meredupnya ekonomi global. (Mir/Hld/E-1)