Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2020 masih akan berada pada level negatif yakni di kisaran minus 3%.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga mungkin, sehari, dua hari ini, akan diumumkan BPS (Badan Pusat Statistik). Perkiraan kita masih berada di angka -3% naik sedikit," ujar Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11).
Walaupun masih dalam kondisi minus, kepala negara menekankan bahwa hasil tersebut sudah menunjukkan tren yang positif bila dibandingkan kuartal sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi nasional terperosok sampai ke angka -5,32%.
"Itu tren yang membaik, tren yang positif. Itu yang harus ditekankan dan jika dibandingkan negara lain kita masih jauh lebih baik," ucap Jokowi.
Presiden pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus menancap gas demi mengangkat tren positif tersebut.
Kinerja pada kuartal keempat terutama dalam hal belanja pemerintah, sambung dia, harus benar-benar dimaksimalkan.
"Kita harus beri tekanan di kuartal keempat agar bisa masuk ke positif. Perbaiki lagi belanja anggaran. Itu harus dikejar," tegasnya.
Tidak berhenti di kuartal akhir, Jokowi ingin seluruh kementerian/lembaga pemerintah mulai mempersiapkan strategi menghadapi kuartal pertama 2021.
Begitu menerima daftar isian pelaksana anggaran 2021, seluruh instansi sudah harus menjalankan kegiatan-kegiatan belanja.
Baca juga : Oktober Alami Inflasi bukan Tanda Pulihnya Daya Beli
"Begitu terima DIPA harus langsung ada lelang sehingga Januari, Februari, Maret tidak drop, lagsung terungkit naik," jelas Jokowi.
Dalam sidang paripurna itu, presiden begitu kuat menekankan pentingnya belanja negara. Hal itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang ia terima, kinerja komponen utama yang selama ini mendorong perunbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga masih jeblok sampai -4%.
"Saya mendapat angka konsumsi rumah tangga itu masih -4% sehinga jadi kewajiban kita semua untuk memperkuat demand agar konsumi jadi lebih baik," paparnya.
Tidak hanya konsumsi rumah tangga, kinerja investasi juga diperkirakan masih dalam kondisi negatif yakni di kisaran -5%.
"Saya sudah wanti-wantu kepada Kepala BKPM dan Menteri Kemaritiman dan Investasi supaya paling tidak di kuartal tiga kita minusnya di bawah 5% tapi ternyata belum bisa," sambungnya.
Ia pun meminta mulai tahun depan, seluruh kementerian/lembaga terkait mulai menggerakkan secara maksimal potensi-potensi yang ada di Indonesia untuk menarik modal masuk.
Termasuk memanfaatkan fasilitas GSP bagi beberapa produk Tanah Air yang baru saja diperpanjang otoritas Amerika Serikat.
"AS sudah memberikan perpanjangan fasilitas GSP jadi ini adalah kesempatan. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang mendapat fasilitas ini dan kita harap ekspor kita bisa naik lompat. Syukur-syukur ini bisa dipakai untuk menarik investasi. Pelaku usaha mau bikin pabrik, perusahaan karena lebih menarik untuk ekspor ke AS," pungkasnya. (OL-2)
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
PEMPROV Riau tahun ini hanya mampu membangun infrastruktur hanya 51% dari target. Hal ini karena dampak pandemi covid-19.
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Hamdan Zoelva memberi catatan kritis penegakan hukum di Indonesia selama 2020. Ada lima masalah krusial yang patut disikapi dengan bijaksana.
Posisi Indonesia hanya terpaut sedikit dengan Iran.
Pemerintah daerah diharapkan bersiaga dalam menghadapi konsekwensi potensi kekeringan di daerah masing-masing.
Penambahan hari libur nasional ini diharapkan menjadi stimulus agar usaha pariwisata bisa meningkat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved