Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi Riau selama 2020 hanya bisa melakukan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 25,93 kilometer, atau hanya sekitar 51 persen dari target, karena dampak pandemi Covid-19.
"Pembangunan jalan terbangun sepanjang 25,93 kilometer dari target semula 53,51 kilometer," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Riau, Emri Juli Harnis, dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Kamis (31/12).
Ia mengatakan kinerja pembangunan dan pemeliharaan jalan serta fasilitas transportasi pada 2020 tidak bisa mencapai target karena anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) banyak berkurang. Hal itu disebabkan Pemprov Riau melakukan banyak pergeseran alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2020 untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
"Anggaran di Dinas PUPRPKPP turun hingga Rp500 miliar, jadi pasti ada dampaknya dalam pembangunan," katanya.
Ia mengatakan realisasi program pemeliharaan jalan selama 2020 hanya jalan sepanjang 25,1 kilometer (Km), sedangkan targetnya semula 38,15 Km.
Kemudian pembangunan jembatan pada tahun ini terealisasi lima unit, dan target enam proyek jembatan. Sementara itu, kegiatan pemeliharaan jembatan juga hanya tercapai lima unit dari target semula pemeliharaan enam jembatan.
Ia mengatakan APBD Riau 2020 yang awalnya ditetapkan Rp10,2 triliun sebelum pandemi, telah mengalami pergeseran dan alokasinya lebih banyak untuk penanggulangan Covid-19. APBD Riau 2020, lanjutnya, berkurang Rp1,5 triliun menjadi Rp8,81 triliun.
"APBD Riau 2020 berkurang Rp1,5 triliun menjadi Rp8,81 triliun yang tentunya ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga karena anggaran untuk pembangunan berkurang," ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau memprediksi pada 2020 pertumbuhan ekonominya diprediksi paling rendah mencapai minus 2,11 persen.
"Target pertumbuhan ekonomi kita 2020 adalah 2,81 persen. Tapi karena pandemi kita melakukan perubahan target dengan skenario terendah pertumbuhan ekonomi tahun ini terkontraksi -2,11 persen dan maksimal hanya tumbuh 0,37 persen," katanya.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Riau akan lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,84 persen. Ia beralasan, dampak pandemi COVID-19 sangat besar mempengaruhi ekonomi Riau karena aktivitas masyarakat sangat dibatasi, kinerja ekspor melemah, serta pergeseran alokasi APBD untuk pembangunan diprioritaskan untuk penanggulangan pandemi.
"Adanya kebijakan pergeseran anggaran yang difokuskan pada penanganan COVID-19 berdampak pada pengurangan berbagai kegiatan rapat-rapat di instansi yang menyebabkan penurunan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah," ujarnya. (Ant/OL-13)
Baca Juga: Jadikan 2021 Momentum Kebangkitan Kehidupan Berbangsa
makanan khas Riau yang terdiri dari aneka macam kuliner utama, pendamping dan cemilan untuk buah tangan, cita rasanya lezat dan unik
Makanan khas Riau ini mencerminkan kekayaan budaya dan keanekaragaman kuliner daerah tersebut. Setiap hidangan memiliki cita rasa yang unik dan menjadi bagian penting
Menyiapkan langkah selanjutnya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, juga lakukan kunjungan ke lokasi kebakaran yang tengah dipadamkan oleh GALAAG, yaitu di Desa Kampung Baru, Kecamatan Rupat
Penetapan status karhutla sejak dini merupakan bentuk perhatian pemerintah agar kejadian tersebut tidak meluas dan bisa segera dihentikan
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan bahwa dalam penanganan karhutla, dukungan para pihak sangat membantu.
Dibutuhkan keberanian dan terobosan yang kreatif untuk mengeluarkan pendidikan nasional dari kondisi yang stagnan,
Penambahan hari libur nasional ini diharapkan menjadi stimulus agar usaha pariwisata bisa meningkat.
Pemerintah daerah diharapkan bersiaga dalam menghadapi konsekwensi potensi kekeringan di daerah masing-masing.
Posisi Indonesia hanya terpaut sedikit dengan Iran.
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Hamdan Zoelva memberi catatan kritis penegakan hukum di Indonesia selama 2020. Ada lima masalah krusial yang patut disikapi dengan bijaksana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved