Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melontarkan kritik tajam saat terungkapnya jajaran direksi Garuda Indonesia yang menyelundupkan motor Harley Davidson dari Prancis beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Partai Gelora itu menilai BUMN seolah menjadi sapi perah pemerintah dan harus menarik untung sebesar-sebesarnya.
Akibatnya, perusahaan pun menghalalkan segala cara termasuk menekan rakyat.
"Sekarang direksi berlomba-lomba kejar profit, bertarung dengan rakyat bahkan membunuh industri, membunuh rakyat untuk dapat profit. Bahkan (BUMN) sering disalahgunakan untuk foya-foya, menyogok pejabat, chip in dalam politik, pilkada, pilpres. BUMN itu jadi predator perekonomian nasional," ungkap Fahri seusai menjadi pembicara di Milenial Fest 2019 di Balai Sarbini, Sabtu (14/12).
Fahri menyebut selama ini orientasi profit itulah yang menyebabkan BUMN kehilangan jati dirinya sebagai pengelola kekayaan negara. Kementerian BUMN disebutnya masih buta akan hal itu.
"Ini Pak Erick dan kawan-kawan nggak paham. Nggak ada konsep untung dalam BUMN. BUMN harus untuk perkuat rakyat. BUMN adalah infrastruktur ekonomi rakyat," terangnya.
Baca juga: Erick Sikat Ratusan Anak dan Cucu BUMN
Pemerintah pun disebut kecolongan karena selama ini tidak mengetahui pemborosan yang dilakukan oleh jajaran direksi Garuda Indonesia. Padahal penyimpangan itu bisa dideteksi dan diketahui jika melongok gaya hidup direksi.
Ia pun menduga jajaran Kementerian BUMN sudah mengetahui penyimpangan yang dilakukan direksi maskapai pelat merah itu sejak lama dan mendiamkannya. Penyebabnya diduga Ari turut memberikan setoran serta selalu menuruti semua kemauan pemerintah tanpa melihat kondisi rakyat.
"Ari Ashkara baru diketahui dan dimaki-maki setelah ketajuan menyelundup. Padahal gaya hidupnya selama ini menyimpang. Asal bapak senang menjilat semua, begitu jatuh diinjak orang itu. Itu terjadi pada Ari," tuturnya. (OL-8)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved