BKPM Dorong Pengusaha Tingkatkan Produksi Tekstil Dalam Negeri

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi para pengusaha tekstil Tanah Air dan pemerintah untuk merumuskan solusi terkait permasalahan yang ada di industri tersebut.

BKPM mendorong pengusaha untuk kembali meningkatkan produksi mereka agar pasar Indonesia tidak terus dibanjiri tekstil impor.

"Kita tahu banyak produk dari luar yang melakukan penetrasi ke Indonesia. Sampai kemudian kita cek ke pasar-pasar seperti Tanah Abang itu sulit sekali menemukan made in Indonesia," kata kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (11/12).

Bahlil membeberkan ada beberapa permasalahan yang dialami industri tekstil Indonesia.

Baca juga: Penjualan Eceran Meningkat pada Oktober 2019

Menurutnya, tekstil impor memiliki harga dan kualitas yang lebih baik dari pada tekstil Tanah Air. Hal itu yang mempengaruhi permintaan pasar akan tekstil impor terus meningkat.

Hal itu dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja di Indonesia yang mahal dan berdampak pada harga yang tidak kompetitif dengan tekstil impor. Begitu pula dengan mesin-mesin di beberapa industri tekstil dalam negeri yang belum di-upgrade.

"Kemudian kita mencari solusi agar harga yang ada di kita itu tidak terlalu berbeda dengan harga negara lain yang melakukan impor ke kita," imbuhnya.

BKPM bersama pengusaha tekstil pun memutuskan melakukan revitalisasi industri tekstil.

Menurutnya, industri perlu didorong untuk kembali menguasai pasar domestik bahkan kemudian mampu menyasar pasar luar negeri.

Dijelaskannya lebih lanjut BKPM bersama pemerintah pun perlu mendorong perbankan untuk melakukan penetrasi terhadap UMKM yang mendukung industri tekstil. Kemudian dari pemerintah sendiri perlu adanya harmonisasi regulasi untuk turut mendukung berkembangnya tekstil Tanah Air.

"Ketika regualasi itu memberatkan, mereka tidak akan kompetitif dengan produk-produk impor. Nah harapan kita ke depan ini sinergi yang kemudian melahirkan suatu keputusan yang win-win solution. Menguntungkan pengusaha dan negara," ungkap Bahlil.

Dengan demikian, BKPM mengagendakan pertemuan antara kementerian teknis dengan para pengusaha minggu depan. Hal itu guna mempercepat eksekusi terkait kepastian regulasi. (OL-2)