Akses Keuangan Rakyat Ditingkatkan

PRESIDEN Joko Widodo mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat. Percepatan itu diwujudkan melalui penempatan dana dan pembiayaan di lembaga keuangan formal.

"Kita mau ajak seluruh daerah agar mendorong rakyat untuk bisa akses layanan keuangan. Harus dipercepat, baik dari tabungan maupun urusan akses kredit," ujar Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah  (TPAKD) dan Silaturahim Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, kemarin.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mencatat tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 75% pada 2019, tetapi literasi keuangan baru sekitar 35%.

Jokowi menekankan percepatan akses keuangan dari tabungan harus menyasar generasi muda sejak dini. Dinas pendidikan dan kebudayaan di setiap daerah perlu mendorong anak sekolah tingkat SD hingga SMA untuk akrab dengan akses perbankan. "Dengan tingkat literasi keuangan sekitar 35%, masih ada ruang untuk mendorong akses keuangan masyarakat," papar Kepala Negara.

Percepatan akses keuangan dengan penyaluran kredit dapat direalisasikan dengan sejumlah instrumen, misalnya dalam wujud bank wakaf mikro (BWM) yang sudah hadir di 55 pesantren. Walaupun persebaran bank wakaf mikro masih kecil, pemerintah terus mendorong untuk meningkatkan keberadaannya.

"Insya Allah kita tambah terus (bank wakaf mikro). Sudah ada kelompok usaha yang nanti menjadi klaster, dan dipayungi sebuah kredit holding," jelas Jokowi.

Kementerian BUMN melalui Permodalan Nasional Madani (PMN) telah menyediakan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultramikro dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Melalui penyaluran kredit dari PNM Mekaar, lanjut dia, pelaku usaha berpotensi naik kelas. Masyarakat pun dapat mengakses kredit usaha rakyat (KUR) yang difasilitasi perbankan.

"Ekosistem sudah terbentuk, tinggal bagaimana agar (pelaku usaha) naik kelas. Memang dibutuhkan waktu. Alhamdulilah, saya lihat kredit macet di bank wakaf mikro, PNM Mekaar, dan KUR ini kecil sekali, di bawah 1%. Artinya, usaha berskala kecil memiliki kedisiplinan dan etika untuk mengembalikan pinjaman. Kita perlu memberikan ruang untuk menambahkan plafon kredit," kata Jokowi.

Pemerintah mencatat realisasi penya-luran KUR sebesar Rp127,3 triliun, atau 90,9% dari target 2019 sebesar Rp140 triliun. Pada 2020, pemerintah menargetkan penyaluran KUR untuk UMKM sebesar Rp190 triliun. Penyaluran kredit dari PNM Mekaar sejauh ini Rp32 triliun. Adapun bank wakaf mikro telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp31,5 miliar. (Tes/X-10)