Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyebutkan pertumbuhan penerimaan pajak 2019 cukup berat yaitu hingga Oktober hanya tumbuh sebesar 0,23% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan periode sama 2018 yaitu 16% (yoy).
"Masih 0,23% cukup berat. Apakah jumlah ini sesuai dengan target kita? Tentu jawabannya belum," katanya dalam acara Dialog Perpajakan, di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/12).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak dari Januari hingga Oktober 2019 masih sebesar Rp1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN yaitu Rp1.786,38 triliun.
Sedangkan penerimaan pajak untuk 2018 hingga Oktober mencapai Rp1.061 triliun atau 71,39% dari target APBN yang dipatok sebesar Rp1.424 triliun dan tumbuh 16% dari periode sama 2017 yaitu sebesar Rp864
triliun.
Suryo mengatakan bahwa beratnya pertumbuhan penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh semakin turunnya harga berbagai komiditas dalam negeri terutama yang berkaitan dengan impor.
Tidak hanya itu, kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut menyumbang beratnya pertumbuhan itu.
Baca juga: DJP Ajak Pengusaha Bahas Penerimaan Pajak
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah taat memenuhi kewajibannya sehingga berkontribusi dalam mendorong penerimaan perpajakan.
"Saya juga terima kasih kepada masyarakat sekalian karena telah mendorong sampai bisa tumbuh positif meskipun hanya 0,23%," ujarnya.
Semantara itu, pihaknya tetap optimistis bahwa penerimaan pajak tahun ini mampu mencapai angka yang lebih tinggi sehingga ia mengimbau kepada WP badan dan pribadi untuk mampu berkontribusi lebih.
"Kita tetap memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus tanpa memberikan tekanan yang berat pada dunia usaha," katanya. (A-4)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved