Selasa 10 Desember 2019, 19:56 WIB

DJP Ajak Pengusaha Bahas Penerimaan Pajak

Dwi Tupani | Ekonomi
DJP Ajak Pengusaha Bahas Penerimaan Pajak

MI/NOVA WAHYUDI
Rohaniawan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11).

 

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) menggelar diskusi perpajakan antara Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, bersama sekitar 250 wajib pajak besar yang ada di wilayah DKI Jakarta, Selasa (10/12). 

"Acara ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Apindo, dan Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis," Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, dalam keterangan resmi, Selasa (10/12).

Menurut Hestu Yoga, pada diskusi ini Dirjen Pajak Suryo Utomo membahas strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan sukarela melalui upaya edukasi, peningkatan pelayanan perpajakan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Suryo menjelaskan bahwa menyusul keberhasilan program e-filing yang telah menjadi saluran pilihan utama wajib pajak untuk menyampaikan SPT PPh tahunan, DJP saat ini tengah mengembangkan digitalisasi layanan sehingga wajib pajak dapat melakukan mayoritas transaksi perpajakan secara mandiri melalui internet. 

"Dalam konsep digitalisasi ini juga peran contact center DJP akan diperkuat untuk mendukung kemudahan agar wajib pajak yang mengalami kesulitan melakukan transaksi perpajakan melalui layanan mandiri dapat dibantu oleh contact center DJP tanpa perlu secara fisik mengunjungi kantor pajak," kata Suryo dalam paparannya.

Baca juga: Kemenkeu Ingin Optimalkan Fungsi APBN

Pilar lain peningkatan kepatuhan perpajakan yang dijelaskan Suryo adalah pemanfaatan data pihak ketiga yang dilakukan melalui tata kelola yang akuntabel serta perluasan basis pajak melalui
penambahan Kantor Pelayanan Pajak Madya dan reorientasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Penambahan jumlah KPP Madya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan atas wajib pajak kelas menengah khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi regional. 

"Dengan penambahan KPP Madya tersebut maka fokus KPP Pratama akan diarahkan pada peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar," tambahnya.

DJP berharap dukungan dari semua pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha agar program reformasi perpajakan dapat dipercepat demi akselerasi pembangunan menuju Indonesia maju. (RO/A-4)

Baca Juga

Ist/PLN

Ini Aturan Main bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Prabayar PLN

👤M iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 01 April 2020, 22:11 WIB
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk pelanggan listrik tidak mampu sebagai bagian dari perlindungan sosial...
Antara/Sigid Kurniawan

BNI Fasilitasi Pensiunan Tidak Perlu Datang ke Bank

👤Raja Suhud 🕔Rabu 01 April 2020, 21:29 WIB
Pensiunan disarankan untuk bertransaksi secara elektronik menggunakan sarana mobile banking sehingga arahan pemerintah untuk di rumah saja...
Antara

Jubir Luhut Pastikan tidak Ada Penyetopan Moda Transportasi

👤Henri Siagian 🕔Rabu 01 April 2020, 21:27 WIB
"Pak Luhut memohon kepada semua pihak untuk tetap menyebarkan kabar yang baik dan benar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya