BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan selalu mendorong realisasi dari komitmen investasi yang sudah disampaikan para penanam modal.
Termasuk dalam proyek Pelabuhan Marunda yang dijalankan PT Karya Citra Nusantara (KCN).
"Untuk kasus di Pelabuhan Marunda, yang pasti kami fokus pada realisasi investasi," ujar Direktur Wilayah II BKPM Rita kepada Media Indonesia, Kamis (5/12).
Sebagaimana diketahui, Proyek Pelabuhan Marunda sempat terhenti lantaran PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), yang notabene adalah BUMN pemegang saham minoritas yakni 15% di KCN, menuntut perubahan skema konsesi dan komposisi kepemilikan saham menjadi 50%.
KBN pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Yang digugat tidak hanya KCN, tetapi juga Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca juga : Pemerintah Ingin Proyek Pelabuhan Marunda Segera Dilanjutkan
Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.
Merasa dicurangi dengan putusan itu, KCN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kasasi tersebut dikabulkan.
Guna mengantisipasi polemik serupa di masa mendatang, BKPM pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Investasi.
Satgas tersebut diharapkan dapat menangani berbagai hambatan yang kerap mengganggu investasi mulai dari tata ruang, izin lokasi, peraturan yang tumpang tindih hingga sengketa antarinvestor seperti yang terjadi antara KCN dan KBN.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai konflik yang terjadi di proyek Pelabuhan Marunda telah merusak citra Indonesia di mata investor.
Baca juga : Wilmar Grup belum Bisa Bangun Pelabuhan di Bojonegara
"Ini bisa memicu kekhawatiran investor. Kalau mau bangun pelabuhan atau yang lain, mereka takut kontraknya dilanggar," ujar Heri.
Maka dari itu, ia mengatakan, ke depannya, pemerintah harus bisa memastikan bahwa setiap kontrak investasi yang telah disepakati harus dipenuhi.
Jangan sampai karena satu atau lain hal, seperti pergantian pemimpin perusahaan atau kepada daerah, terjadi perubahan aturan yang akhirnya menyebabkan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya tidak lagi dipatuhi.
"Banyak kasus seperti ini terjadi karena ada pihak yang tidak menghargai kontrak yang berlaku," tuturnya. (OL-7
