Direksi Garuda Terancam Dicopot

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengancam akan mencopot direksi PT Garuda Indonesia (persero) apabila terbukti menyelundupkan barang ilegal. Kementerian BUMN juga menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kalau benar, ya harus dicopot. Yang lebih baik, sebelum ketahuan, mengundurkan diri. Itu kita seperti samurai Jepang juga memang, tapi itu kalau benar. Kita juga mesti ada praduga tak bersalah," kata Erick di Jakarta, kemarin.

Erick menyatakan belum memikirkan untuk merombak jajaran direksi dan komisaris Garuda seperti BUMN lainnya. Namun, dengan munculnya kasus terbaru itu, dia akan mengkaji lagi hal tersebut.

Sebelumnya, pihak Bea dan Cukai menemukan barang ilegal berupa onderdil Harley Davidson dan dua sepeda Brompton di bagasi armada baru Garuda Airbus A330-900 Neo. Diduga, barang itu milik karyawan Garuda yang turut dalam penerbangan perdana pesawat baru tersebut dari Toulouse, Prancis, ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 17 November.

Kepala Subdirektorat Informasi dan Komunikasi Ditjen Bea dan Cukai Denny Surjantoro membenarkan adanya sejumlah direksi Garuda di pesawat yang membawa onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton tersebut.

Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengungkapkan jajaran direksi yang ada di pesawat itu tidak mengetahui ada onderdil Harley dan sepeda Brompton tersebut.

Seluruh barang yang dibawa di dalam pesawat, lanjutnya, juga sudah dilaporkan kepada petugas kepabeanan (self declared) termasuk bawaan (bagasi) karyawan yang berada di pesawat dalam penerbangan tersebut.

"Setelah kejadian (ditemukan barang ilegal), direksi baru mengetahui. Kita pasti melihatnya dan ke depan akan ada perbaikan prosedur. Khususnya tentang barang-barang kargo, bagasi penumpang kita akan buat lebih ketat," terang Ikhsan.

Di lain pihak, DPR mendukung langkah Menteri BUMN yang memberi peringatan keras kepada Direksi Garuda Indonesia terkait dengan adanya temuan dugaan penyelundupan barang.

"Jika terbukti barang tersebut milik direksi Garuda, ya tentu melekat sanksi di dalamnya. Kami mendukung dan mendorong ini diusut tuntas. Pihak Bea dan Cukai juga harus transparan," kata anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade. (Van/Mir/Thm/X-11)