MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan akan mengubah konsep superholding BUMN menjadi subholding BUMN. Hal itu terjadi karena adanya perusahaan BUMN yang menjalankan usaha kontraproduktif.
"Jadi nanti saya rasa urusan superholding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing masing kegiatan unit usaha," kata Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12).
Dijelaskannya bahwa perusahaan plat merah perlu fokus pada bidangnya masing-masing, sehingga tidak ada kinerja perusahaan yang justru kontraproduktif karena konsep superholding. Penghapusan konsep superholding juga untuk menghindari persaingan yang merugikan di antara perusahaan BUMN sendiri.
"Ke depan Pelindo I, II, III, IV atau pelabuhan kita bagi sesuai fungsinya yaitu pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair dan lain-lain, tidak berdasarkan sub regionnya yang akhirnya terjadi kanibal-kanibal yang tidak pasti di antara mereka," ungkapnya.
Baca juga: Presiden: Saya Ingin Pengelolaan BUMN Diperbaiki
Erick juga menambahkan bahwa dalam kunjungannya ke pelabuhan Benoa Bali dia melihat langsung bagaimana kinerja perusahaan. Menurutnya terjadi banyak kegiatan kontraproduktif di pelabuhan tersebut sehingga perlu menindaklanjutinya.
"Kita putuskan di lapangan, relay out dari Benoa sendiri tidak mungkin peti kemas dan curah cair saling berdampingan dan ada ikannya di depan," imbuhnya.
Sebelumnya, pembentukan superholding BUMN merupakan bagian dari rencana jangkan panjang Kementerian BUMN periode yang lalu.
Menteri BUMN periode tersebut Rini Soemarno mengemukakan usulan pembentukan perusahaan induk raksasa atau superholding BUMN dan meniadakan Kementerian BUMN. (A-4)
