Senin 02 Desember 2019, 09:57 WIB

Bukti Ilmiah Dipakai Untuk Menyelesaikan Perkara Karhutla

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Bukti Ilmiah Dipakai Untuk Menyelesaikan Perkara Karhutla

MI/Dwi Apriani
Tim penegakan hukum KLHK menyegel lahan konsensi yang terbakar di Sumatra Selatan beberapa waktu lalu.

 

PARA pemangku kepentingan sepakat untuk menjadikan bukti ilmiah (scientific evidence) sebagai dasar dari bukti hukum (legal evidence) dalam penyelesaian perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut perlu disepakati agar masyarakat dan korporasi tidak lagi menjadi korban putusan hukum yang salah. Atau hanya berdasarkan tekanan kelompok tertentu dan LSM.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah Mahmud mengatakan pihaknya setuju dengan penegakan hukum dalam penyelesaian kasus karhutla. Namun penyelesaiannya di persidangan tetap harus melalui bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Scientific evidence sangat penting sebagai dasar penyelesaian sengketa kahutla agar putusan hukumnya punya rasa keadilan. Selama bertahun-tahun, penyelesaian karhutla hanya sepihak yakni menggiring opini bahwa perkebunan sawit dan hutan tanaman industri sebagai penyebab utama karhutla," kata Musdalifah melalui keterangan resmi, Senin (2/12/2019).

Menurutnya, karhutla di Indonesia tidak terkait dengan pembukaan lahan sawit. Selain faktor manusia, bencana alam seperti el Nino merupakan faktor utama penyebab karhutla.

"Namun, karena sentimen kelompok tertentu, semua kesalahan dilimpahkan pada satu pihak yakni industri sawit. Pihak-pihak ini perlu memahami bahwa Indonesia perlu membangun aktivitas industri melalui sawit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai pemerintah saya punya kepentingan untuk menjaga pertumbuhan sawit nasional," tegas Musdalifah.

Kemenko Perekonomian mengusulkan agar penyelesaian karhutla bisa diprioritaskan pada deteksi dini dan pencegahan. Kalau melihat pola yang terjadi, karhutla umumnya terjadi dalam tiga sampai empat bulan dalam setahun.

Seharusnya delapan bulan tersisa dimanfaatkan untuk membangun kluster pengendalian karhutla dengan melibatkan masyarakat.

"Kebakaran tidak sekedar mematikan api kemudian mencari tersangka dan menghukum mereka. Perlu dipertimbangkan, suatu kawasan terkelola dengan baik agar kebakaran tidak perlu terjadi berulang," sambungnya.

baca juga: Jadi Auditor IMO Tegaskan Mutu BPK

Pentingnya bukti ilmiah juga dikemukakan Dirjen Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani yang diwakili Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum LHK Yazid Nurhuda. Yazid mengatakan pembuktian ilmiah sebagai dasar dan bukti hukum dalam konteks beracara di pengadilan sangat diperlukan untuk menjadi solusi dalam penyelesaian karhutla di Indonesia. Karena itu, peran dari para saksi ahli yakni para akademisi menjadi sangat penting.

"Berdasarkan sampel hasil uji laboratorium, saksi ahli akan menetapkan scientific evidence menjadi legal evidence melalui surat keterangan saksi ahli. Hal ini akan menjamin kepastian hukum," (OL-3)

 

Baca Juga

MI/Reza Sunarya

Kemenhub Gandeng Astra Uji Coba Car Terminal di Patimban

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 30 November 2020, 21:14 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gandeng perusahaan manufaktur Astra  dalam uji coba bongkar muat car terminal di Pelabuhan...
Ist

Fintech Mulai Merambah ke Sektor Pertanian

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 30 November 2020, 18:08 WIB
Dengan fintech pertanian, petani sekarang memiliki peluang yang lebih baik untuk menjalin hubungan langsung dengan pemberi...
DOK KEMENTAN

Mentan Ajak Perguruan Tinggi Bangun SDM Pertanian Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 30 November 2020, 15:19 WIB
Menurut Mentan, perguruan tinggi memiliki tanggungjawab yang sama dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi 270 juta penduduk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya