Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH mengklaim program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga telah direalisasikan di 170 titik. Jumlah itu sudah melebihi target yang ditetapkan sepanjang 2019 yakni 160 titik.
Secara rinci, Maluku dan Papua menjadi provinsi dengan pengadaan terbanyak yakni 50 titik. Disusul Kalimantan dengan 42 titik, Sumatra 31 titik, Nusa Tenggara 25 titik, Sulawesi 17 titik, Jawa dan Madura tiga titik serta Bali dua titik.
Menanggapi klaim tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobak meminta pemerintah meninjau penyelenggaraan BBM Satu Harga di lapangan.
Ia menyebut, di beberapa daerah di Papua, program tersebut memang sudah berjalan. Namun dalam pengaplikasiannya masih sangat menyulitkan masyarakat.
Baca juga: Target Penyaluran BBM Satu Harga Tercapai Lebih Cepat
Ina menjabarkan, untuk mendapatkan BBM Satu Harga, warga setempat harus menyerahkan fotokopi STNK kepada dinas terkait. Setelah itu, mereka diberikan kupon untuk membeli BBM Satu Harga.
"Kupon itu hanya berlaku empat bulan. Kalau sudah melewati batas waktu, masyarakat harus mengurus ulang," ujar Ina di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11).
Setiap pemegang kupon pun dibatasi dalam membeli BBM Satu Harga. Kendaraan roda empat hanya boleh membeli 30 liter bensin per pekan. Adapun, sepeda motor hanya boleh membeli lima liter bensin per pekan.
Jika melebihi kuota yang ditetapkan, masyarakat harus membeli BBM di luar program satu harga yang harganya bisa mencapai Rp18 ribu per liter.
"Tolong ini dilihat di lapangan. janganlah dibuat berbelit. Jangan pakai kupon-kupon," tuturnya.(OL-5)
Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
Trubus Rahadiansyah meminta Pelindo II untuk mempercepat pengerukan Pelabuhan Pulau Baai.
Pengamat energi sekaligus Founder Pri Agung Rakhmanto menyebut bisnis ritel tasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih prospektif di dalam negeri.
Untuk memastikan ketersediaan BBM, terutama jenis Pertamax, di Balikpapan, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan.
Pengawas Lapangan SPBU Batakan Esra mengatakan ketersediaan BBM bergantung pada pasokan dari Pertamina. Ia menduga terjadi keterlambatan distribusi dari pusat.
Upaya pemerintah menetapkan HET, yang tujuannya baik, malah berbalik dan merusak ekuilibrium pasar
ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan.
Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya.
Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, meminta pemerintah dapat mengawasi dengan ketat program minyak goreng bersubsidi yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan.
Untuk pendistribusian minyak goreng dilakukan melalui skema B2B atau Business to Business ke produsen dan pelaku usaha lokal di sejumlah titik lokasi di wilayah Indonesia.
Di warung sembako yang berada di Jalan Kayu Manis, Jakarta Timur. Minyak goreng kemasan masih di jual di atas Rp14 ribu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved