Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI mengucurkan kredit senilai Rp796 miliar kepada PT Kaltim Amonium Nitrat untuk membangun pabrik amonium nitrat di Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik berkapasitas 75 ribu ton per tahun itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan peledak utama di dalam negeri.
Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan Direktur Utama PT Kaltim Amonium Nitrat Bimo Noesantoropoetro dengan Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah BNI Babas Bastaman di Jakarta, kemarin.
"BNI memberikan dukungan penuh untuk bisnis PT Dahana (persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur demi mewujudkan kemandirian industri bahan peledak di dalam negeri, terutama amonium nitrat yang merupakan bahan baku utama bahan peledak yang akan mendukung industri pertambangan," ujar Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, kemarin.
PT Kaltim Amonium Nitrat merupakan perusahaan patungan antara PT Dahana (persero) melalui anak usaha mereka, PT Dahana Investama Corp, dan PT Pupuk Kalimantan Timur yang merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (persero).
Direktur Utama PT Dahana (persero) Budi Antono mengungkapkan bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari pabrik amonium nitrat ini akan diambil PT Dahana (persero) untuk memenuhi sebagian kebutuhan amonium nitrat PT Dahana (persero). Adapun bahan baku utama untuk produksi amonium nitrat, amoniak, akan disediakan PT Pupuk Kaltim.
"Dibangunnya pabrik amonium nitrat ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi tumbuh kembangnya industri turunan baik untuk komersial maupun untuk industri pertahanan," katanya.
Pembangunan pabrik amonium nitrat akan dikerjakan konsorsium PT Wijaya Karya dan Sedin Engineering Co Ltd dengan total investasi mencapai Rp1,1 triliun. Pembangunannya butuh waktu sekitar 30 bulan, terhitung sejak akhir 2019. (Ifa/E-3)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved