Pertumbuhan 5% tidak Cukup

PERUBAHAN struktural perlu dilakukan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 7% agar bisa berada dalam posisi lima besar ekonomi global pada 2045.

Pertumbuhan yang terjadi selama ini, yang berada di kisaran 5%, tidak cukup untuk menghantarkan produk domestik bruto (PDB) mencapai angka US$7 triliun pada 2045.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman menghitung, dengan pertumbuhan rata-rata 5%, baru diperoleh angka PDB US$5 triliun pada 2045. Berarti ada kekurangan US$2 triliun dari yang diproyeksikan sebesar US$7 triliun pada 2045.

"Kalau hanya perubahan kecil-kecil, ya kita tahu, hanya 5% yang bisa dihasilkan. Kita butuh perubahan struktural untuk mencapai 7%. Kesempatan itu dimiliki oleh pemerintah saat ini," ungkap Rizal saat menghadiri Indonesia Economic Forum 2019 di Jakarta, kemarin.

Dukungan politik yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden saat ini menjadi modal besar untuk melakukan perubahan ke arah yang diinginkan.

Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% ini tidak akan menuai hasil yang instan. Hal itu harus dibarengi perbaikan perizinan dan kemudahan berusaha, serta kesiapan infrastruktur.

"Upaya yang dilakukan bukan artinya setahun ini kita langsung jadi 7%. Ini adalah foundation. Kita sudah terlalu banyak peraturan yang menjerat diri sendiri, sulit sekali untuk perizinan dan kemudahan berusaha," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Founder Indonesia Economic Forum Shoeb Kagda menyebut Indonesia juga harus terhubung ke jaringan pengetahuan global agar mendapat manfaat dari lanskap global baru.

"Universitas-universitas harus berkolaborasi dengan institusi pembelajaran terkemuka lainnya, perusahaan harus membentuk kemitraan dengan merek global, dan negara secara keseluruhan harus berinvestasi lebih banyak dalam Research and Development," tandasnya.

Cegah deindustrialisasi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut ada beberapa langkah yang dapat ditempuh pemerintah guna merealisasikan cita-cita pertumbuhan 7%.

Pertama, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Menurut Bhima, Bank Indonesia (BI) memang telah menurunkan bunga acuan sebesar 100 basis poin (bps). Namun, lanjutnya, dibutuhkan pula efektivitas stimulus fiskal dan pelonggaran likuiditas perbankan yang ketat.

"Tujuannya agar sektor riil mendapatkan kucuran kredit yang dibutuhkan untuk mendorong konsumsi dan sektor manufaktur," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (20/11).

Selanjutnya, pemerintah perlu mencegah deindustrialisasi berlanjut. Dalam hal ini, porsi manufaktur perlu dinaikkan di atas 25% terhadap PDB dari posisi saat ini yang berada di bawah 20%.

"Kuncinya di penguatan daya saing, penurunan biaya logistik, dan kemudahan perizinan usaha," jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja modal, juga harus dipercepat. Ia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan inovasi dan belanja riset dalam menunjang transisi ke revolusi industri 4.0.

Tak kalah penting, penguatan skill sumber daya manusia (SDM) Indonesia di bidang industri harus digenjot. Hal tersebut supaya cocok dengan kebutuhan industri manufaktur.

Terakhir, ia mendorong agar pemerintah memperluas pasar ekspor ke negara nontradisional.

"Kuncinya di market intelligence dan peningkatan kualitas produk Indonesia," pungkasnya. (E-1)