Perombakan Besar oleh Erick di BUMN Dipertanyakan

KETUA Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan alasan fundamental Menteri BUMN Erick Thohir dalam perombakan besar-besaran secara serentak terhadap pejabat eselon satu Kementerian BUMN yakni tujuh deputi dan satu sekretaris utama. 

Erick dinilai telah melakukan perombakan terbesar di Kementerian BUMN dalam 15 tahun terakhir. Karena dalam perombakan tersebut akan menyentuh juga sampai eselon dua.

"Ini kali pertama ada kementerian yang seluruh eselon 1 kosong melompong," ujar Junisab Akbar di Jakarta, Rabu (20/11).

Junisab mengakui, dengan langkah yang dilakukan Erick telah membuat banyak pihak heran bahkan terkesima. Apalagi pasca Erick  mempertontonkan polemik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diusung masuk ke lingkungan BUMN. 

Memang langkah yang dilakukan Erick sah-sah saja. Namun yang menjadi pertanyaan kenapa ada perombakan besar-besaran terhadap pejabat eselon satu dilakukan secara serentak.

Baca juga: Jokowi Minta Semua Izin Usaha Diurus di BKPM

Perombakan tesrebut tidak dilakukan publikasi layaknya saat isu mengangkat Ahok menjadi bos di salah satu BUMN.

"Model rekrutmen terhadap para calon pengganti Deputi dan eselon dua yang santer terkabar jumlahnya akan disusutkan itu sebaiknya dibuka ke publik," kata Junisab.

"Sehingga publik tidak perlu meraba-raba. Itu juga berguna supaya Erick bisa mendapatkan personel kementeriannya dengan maksimal. Itu akan semakin menyempurnakan keterbukaan yang sudah dimulai oleh Erick Thohir," tandasnya.

Junisab menyebut, rekruitmen tersebut juga tentunya memerlukan waktu. Jangan waktunya tersita sangat panjang karena saat ini Erick juga harus membenahi ratusan BUMN yang harus segera ditangani dengan khusus. Apalagi jika kondisi BUMN itu dalam kondisi akut, merugikan negara dan masyarakat serta di ambang kebangkrutan.

Untuk lebih memudahkan Erick, sambung Junisab, idealnya jika rekrutmen eselon satu dilakukan bersumber dari lingkungan BUMN itu sendiri dengan sistem lelang jabatan dengan persentasenya yang harus lebih besar ketimbang dari pihak luar.  

"Sehingga hal itu akan lebih membuat kebijakan Kementerian BUMN menjadi lebih fokus. Selain itu dengan eselon satu dan dua bersumber dari personel BUMN maka mereka sudah memahami bagaiman menata kelola BUMN," papar Junisab. (OL-09)