Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir sedang menyiapkan nama-nama untuk mengisi posisi direksi di sejumlah perusahaan plat merah.
Setidaknya ada lima perusahaan BUMN yang bakal mendapat direksi baru, yakni PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri Tbk (BRI), PT Inalum (Persero) atau MIND-ID, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Menanggapi hal tersebut, pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar memberikan apresiasi. Dia percaya, langkah Erick Tohir demi terciptanya suasana kinerja maksimal di setiap BUMN. Namun, menurutnya perlu ada pengkajian lagi dalam proses pemilihan tersebut.
"Informasi yang kami terima, khusus untuk PLN, lebih kurang 18 nama calon direksi yang ada di Kementerian BUMN dominan berasal dari anak perusahaan PLN, yang proses rekrutmennya sudah sejak Mei 2019 pada masa Dirut PLN Sofyan Basir, jadi rekrutmen bukan dimasa kepemimpinan Thohir," terang Junisab dalam rilis resminya di Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut Junisab, seleksi direksi sebaiknya turut menyertakan orang-orang di lingkaran PLN agar didapat komposisi calon yang ideal.
Di samping itu, orang-orang PLN kemungkinan besar akan lebih mengetahui problematika yang ada di perusahaan penyuplai seterum tersebut ketimbang pihak lain.
"Agar menjadi ideal harus di-review, dengan cara menyertakan personel yang berimbang dari potensi PLN. Dari pihak luar tetap tidak masalah asal komposisinya tidak dominan. Dengan demikian Menteri BUMN akan mendapat direksi yang mumpuni," tambah Junisab.
Junisab menduga, penyebab calon direksi PLN dominan berasal dari anak perusahaan lantaran ketidak-terbukaan pola rekruitmen. "Menteri BUMN sebaiknya mengkaji ulang sistim yang tertutup layaknya kotak pandora dilingkungan PLN," pungkasnya. (OL-09)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved