Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan melibatkan tim penilai akhir akademik (TPA) untuk mencari sosok yang tepat menjadi Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alimunium (Inalum).
"Saya rasa 25-30 perusahaan yang besar berdasarkan aset dan pendapatan ya memang sebaiknya di TPA biar transparan pemilihannya dan juga pihak yang mendapat kesempatan memimpin bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik," katanya di Jakarta, Selasa (5/11).
Hal itu, kata Erick, dilakukan agar sosok yang menjadi Dirut Inalum merupakan orang yang benar-benar memahami bidang pekerjaan di perseroan.
"Jangan hanya, mohon maaf, seperti saya selalu bilang, mau duduk di jabatan tapi enggak berkeringat. Berkeringat bukan berarti politik ya, maksudnya enggak mau kerja dan saya harapkan mohon maaf ya, hari ini dan semua juga banyak toerbosan-terobosan," jelas Erick.
Baca juga: Erick Thohir Bentuk Tim Satuan Tugas Kereta Cepat
Lebih lanjut, ia mengatakan, kriteria yang dicari untuk menjadi Dirut Inalum ialah sosok yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat.
"Sebagai holding dia harus mengerti kondisi keuangan dari anak perusahaan," tutur Erick.
Selain itu, sosok yang dicari ialah orang yang mengerti soal seluk beluk industri pertambangan.
"Karena ini banyak industri pertambangan, ya kita harapkan orang yang punya backgorund di pertambangan apalagi deverikasinya di anak perusahaan cukup berbeda seperti ada antam, batu bara dan lain-lain," tandas Erick.
Diketahui, saat ini posisi Dirut PT Inalum tengah kosong setelah ditinggal oleh Budi Gunadi Sadikin yang kini menjadi wakil menteri BUMN. Selain PT Inalum, PT Bank Mandiri juga merupakan perusahaan milik negara yang tengah kosong kursi Dirutnya.
Namun Erick mengungkapkan, Dirut Bank Mandiri akan segera diumumkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 8 Desember.
"Dirut mandiri sudah putus, kita tunggu saja di RUPStanggal 8 Desember," ujarnya. (OL-8)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved