Menkeu: Pengelolaan Aset Negara Masih Buruk

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, hingga kini Indonesia masih memiliki kelemahan soal pengelolaan aset negara. Padahal, pengelolaan aset merupakan mata rantai yang tidak terputus dalam pengelolaan keuangan negara.

"Aset negara itu terakumulasi kadang kita taken for granted, itu masih bagus kalau bisa dinikmati, yang buruk kalau sudah dibangunya sudah. Banyak perencanaan anggaran perlu diperbaiki. Pembangunan itu pada akhirnya harus dipikirkan kegunaannya. Kecuali jalan raya dan air minum, itu sangat nyata, kita sering begitu, begitu sudah selesai dan dilaporkan, maka seolah mission accomplish, padahal harus dipelihara," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/10).

Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Sri Mulyani menekankan pentingnya memikirkan aset negara yang berada di kota Jakarta saat ini. Ia mengimbau jangan sampai aset negara yang telah ada justru diabaikan lantaran berfokus pada pemindahan IKN.

Menurutnya, bagaimana aset dan anggaran dikelola merupakan cerminan dari peradaban suatu bangsa. Selama ini yang kerap terjadi hanyalah banyaknya instansi pemerintahan baik pusat hingga daerah hanya ngotot meminta anggaran pembangunan.

Padahal, ada hal lain yang perlu dicermati, yakni soal pembangunannya. Anggaran yang diminta, imbuh Sri Mulyani, harusnya mampu dimanfaatkan untuk membangun serta memelihara keberlanjutan hasil pembangunan itu.

"Cara kita menggunakan uang, mengalokasikan dan mendesain, itu merupakan bagian dari peradaban kita. Kita sebagai suatu bangsa, harusnya memikirkan keras aset kita harus dan akan jadi apa," imbuhnya.

"Mindset kita di dalan memperlakukan aset negara itu menggambarkan kita menjadi bangsa yang produktif atau tidak. Bangsa kita punya kelemahan yang harus dikoreksi," sambung Sri Mulyani.

Ia mengakui, kementerian keuangan masih memiliki kelemahan soal pengelolaan aset. Hal itu tercermin dari hasil evaluasi aset dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Padahal, sebagai instansi bendahara negara, tugas yang harus dikerjakan yakni memastikan aset negara menjadi aset yang produktif, tidak saja hanya mendokumentasi dan menjaganya saja.

"Namanya saja aset. Mereka (aset) harusnya memberikan kuntungan bagi pemilik neraca itu. Bukan liability dan banyak memunculkan pembiayaan for nothing. Negara yang lebih maju, asetnya itu bekerja untuk pemiliknya, kalau di kita, di Jakarta, kita yang malah bekerja untuk aset itu. Jadi kita kerja keras, bayar pajak, hanya untuk memelihara aset, bukan asetnya yang kerja ke kita," jelas Sri Mulyani.

Hal itu, lanjutnya, merupakan tantangan bagi semua pihak khususnya kementerian keuangan untuk menjadikan aset sebagai lumbung penghasilan. Tidak melulu soal uang, sebab aset itu bisa dimanfaatkan dalam bentuk sosial.

"Itu adalah sesuatu dan bernilai. Poinnya adalah bagiamana membuat aset negara tidak sekadar dibangun dan dibukukan tapi membawa manfaat itu harus diturunkan dalam cara kita mengelola aset," tandas Sri Mulyani. (OL-4)