Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DIREKTUR Riset Core Indonesia Piter Abdullah menyebut program penjaminan pemerintah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM belum efektif. Ia memberikan contoh UMKM yang dibantu mayoritas adalah yang sudah existing.
"Penjaminan itu untuk apa dulu, kalau sekadar bisnis jaminan ya sudah jalan saja. Tapi dalam konteks membantu UMKM-nya, tidak. Karena UMKM yang dibantu ya itu-itu saja yang sudah existing," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).
Menurutnya, bisnis penjaminan memang merupakan peluang karena ada penyaluran kredit yang dijaminkan.
"Ujungnya nanti perusahaan-perusahaan penjaminnya, apakah itu Askrindo, mendapatkan kinerja yang baik," tuturnya.
"Kalau ngomongin penjaminan memang menguntungkan bagi mereka yang dijamin. Menguntungkan kedua belah pihak. Kalau saya UMKM, disubsidi dengan penjaminan ini, ya untung sekali. Bank juga untung sekali karena risiko kreditnya turun," imbuhnya.
Namun, dalam konteks yang lebih luas, menurutnya, program-program seperti ini harus bersinergi satu sama lain.
"Peran penjaminan itu kan dalam rangka membantu penyaluran kredit kepada UMK. Namun, saya menyoroti bukan penjaminannya, tapi menyoroti penyaluran kreditnya melalui KUR. KUR-nya yang tidak tepat. Akan sangat bagus kalau penyaluran kreditnya dibenerin, disinergikan, sehingga menjadi lebih efektif dan penjaminannya juga menjadi lebih bagus," ungkap Piter.
Baca juga: MRT Bantah Seleksi UMKM Tidak Adil
Pemerintah, menurutnya, sudah cukup banyak memiliki program-program untuk membantu UMKM.
"Apakah itu dalam bentuk dana bergulir yang ada di kementerian-kementerian, kemudian ada juga program kemitraan dan bina lingkungan, KBL, ada di BUMN-BUMN. Pemerintah juga punya program melalui PNM, modal madani. Itu kan BUMN juga," tuturnya.
Kajian Core, imbuh Piter, menunjukkan bantuan dari pemerintah untuk program pengembangan UMKM ini membebani APBN cukup besar.
"Ada belasan triliun. Hitungan saya kalau digabungkan dari PKBL dari KUR dan juga dari dana bergulir itu ada sekitar Rp25 triliun. Jadi beban APBN," terangnya.
"Ini sementara hasilnya tidak optimal karena tidak fokus dan kecenderungannya ada overlaping. Bahkan ada, dalam tanda petik, potensi penyimpangan. Tidak efektif. Akan lebih baik kalau seandainya program-program ini disatukan, disinergikan dalam satu program," tukasnya.
Jadi, pihak yang selama ini tidak terlayani oleh pembiayaan memang bisa terlayani dengan disubsidi. Namun, umumnya penerima bantuan itu adalah mereka yang sudah existing sehingga dari sisi penyaluran kredit tidak ada tambahan.
"Makanya melihatnya mau seperti apa? Kalau dilihat dari bisnis penjaminannya, ya ini bisnis yang aman-aman saja. Tapi kalau melihat dari konteks yang lebih luas, ya seperti yang saya sebutkan tadi," pungkasnya.(OL-5)
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
SEPANJANG 2024, pendapatan premi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mencapai Rp4,02 triliun atau naik 21,65%.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menegaskan, industri pertahanan nasional perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus dari negara.
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara dengan 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan.
PT Bank Mandiri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,83 triliun pada kuartal pertama 2025. Angka itu diberikan kepada lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved