Pengamat: Program Penjaminan KUR dan UMKM Belum Efektif

DIREKTUR Riset Core Indonesia Piter Abdullah menyebut program penjaminan pemerintah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM belum efektif. Ia memberikan contoh UMKM yang dibantu mayoritas adalah yang sudah existing.

"Penjaminan itu untuk apa dulu, kalau sekadar bisnis jaminan ya sudah jalan saja. Tapi dalam konteks membantu UMKM-nya, tidak. Karena UMKM yang dibantu ya itu-itu saja yang sudah existing," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (15/10).

Menurutnya, bisnis penjaminan memang merupakan peluang karena ada penyaluran kredit yang dijaminkan.

"Ujungnya nanti perusahaan-perusahaan penjaminnya, apakah itu Askrindo, mendapatkan kinerja yang baik," tuturnya.

"Kalau ngomongin penjaminan memang menguntungkan bagi mereka yang dijamin. Menguntungkan kedua belah pihak. Kalau saya UMKM, disubsidi dengan penjaminan ini, ya untung sekali. Bank juga untung sekali karena risiko kreditnya turun," imbuhnya.

Namun, dalam konteks yang lebih luas, menurutnya, program-program seperti ini harus bersinergi satu sama lain.

"Peran penjaminan itu kan dalam rangka membantu penyaluran kredit kepada UMK. Namun, saya menyoroti bukan penjaminannya, tapi menyoroti penyaluran kreditnya melalui KUR. KUR-nya yang tidak tepat. Akan sangat bagus kalau penyaluran kreditnya dibenerin, disinergikan, sehingga menjadi lebih efektif dan penjaminannya juga menjadi lebih bagus," ungkap Piter.

Baca juga: MRT Bantah Seleksi UMKM Tidak Adil

Pemerintah, menurutnya, sudah cukup banyak memiliki program-program untuk membantu UMKM.

"Apakah itu dalam bentuk dana bergulir yang ada di kementerian-kementerian, kemudian ada juga program kemitraan dan bina lingkungan, KBL, ada di BUMN-BUMN. Pemerintah juga punya program melalui PNM, modal madani. Itu kan BUMN juga," tuturnya.

Kajian Core, imbuh Piter, menunjukkan bantuan dari pemerintah untuk program pengembangan UMKM ini membebani APBN cukup besar.

"Ada belasan triliun. Hitungan saya kalau digabungkan dari PKBL dari KUR dan juga dari dana bergulir itu ada sekitar Rp25 triliun. Jadi beban APBN," terangnya.

"Ini sementara hasilnya tidak optimal karena tidak fokus dan kecenderungannya ada overlaping. Bahkan ada, dalam tanda petik, potensi penyimpangan. Tidak efektif. Akan lebih baik kalau seandainya program-program ini disatukan, disinergikan dalam satu program," tukasnya.

Jadi, pihak yang selama ini tidak terlayani oleh pembiayaan memang bisa terlayani dengan disubsidi. Namun, umumnya penerima bantuan itu adalah mereka yang sudah existing sehingga dari sisi penyaluran kredit tidak ada tambahan.

"Makanya melihatnya mau seperti apa? Kalau dilihat dari bisnis penjaminannya, ya ini bisnis yang aman-aman saja. Tapi kalau melihat dari konteks yang lebih luas, ya seperti yang saya sebutkan tadi," pungkasnya.(OL-5)