Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
BERAKHIRNYA masa tunggu atau holding period bagi wajib pajak yang membawa pulang (repatriasi) dana ke dalam negeri setelah menjalankan kewajiban tax amnesty pada 2016 kini menjadi tantangan bagi pemerintah.
Masa holding period yang ber-akhir pada akhir tahun ini menjadikan para pemilik dana itu diperbolehkan kembali menempatkan dananya ke luar negeri. Hal ini bisa berdampak negatif di tengah upaya pemerintah menarik banyak aliran dana masuk ke luar negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemilik dana repatriasi agar tidak membawa uangnya keluar dari luar negeri.
"Itu kita sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa banyak pemilik dana repatriasi telah menginvestasikan dananya di Indonesia. Dana itu juga terpantau oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta Direktorat Jenderal Pajak.
"Jadi, banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia," tandasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 956.793 wajib pajak mengikuti program tax amnesty dengan nilai harta deklarasi dalam negeri tercatat Rp3.676 triliun dan nilai harta deklarasi luar negeri tercatat sebesar Rp1.031 triliun
Selain itu, komitmen repatriasi pajak tercatat sebesar Rp147 triliun atau sekitar 14,7% dari target Rp1.000 triliun.
Program amnesti pajak itu juga menampung realisasi uang tebusan mencapai Rp129 triliun dari total target penerimaan seluruhnya Rp165 triliun.
Holding period dana repatriasi periode pertama dan kedua akan berakhir pada September hingga Desember 2019 ini.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, dana repatriasi tax amnesty tidak akan pergi ke luar negeri.
"Kita yakin yang sudah masuk akan stay dan terus berinvestasi di Indonesia," ujar Hadiyanto seusai menghadiri Ekspo Profesi Keuangan bertema Peran dan tantangan profesi ekonomi di era digital, di Dhanapala, Jakarta, Selasa (8/10).
Keyakinannya itu berlandaskan dari upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
"Pemerintah terus menggalakkan iklim investasi supaya lebih baik dari waktu ke waktu. Berbagai kebijakan, fasilitas, percepatan, kemudahan perizinan, bahkan sistem atau pemberian perizinan mulai di single-submission," urainya.
Saat dihubungi terpisah, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menyatakan kemungkinan keluarnya dana repatriasi tax amnesty bisa saja terjadi sebab iklim investasi Indonesia saat ini tengah tidak dalam kondisi yang baik.
Meski begitu, Piter menyatakan Indonesia saat ini memiliki banyak instrumen yang mampu memberikan return cukup tinggi dan relatif aman.
"Yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan otoritas ialah mendo-rong terciptanya peluang-peluang investasi yang menguntungkan dan aman tersebut," ujar Piter.
"Skema konsesi terbatas di bidang infrastruktur, misalnya, ialah salah satu peluang yang bisa ditawarkan kepada pemilik dana repatriasi," tandas Piter.
Sebagai informasi, aturan soal konsesi terbatas juga tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Menko Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu. (E-1)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved