Bappenas: Infrastruktur Ibu Kota Baru Harus Jadi Referensi

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengharapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dapat mendorong wilayah di sekitarnya untuk memajukan infrastrukturnya. Ibu kota negara baru juga diupayakan akan memiliki infrastruktur yang dapat dijadikan referensi wilayah penyanggah lainnya.

"Harus yang terbaik, seperti airnya yang bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah tangga. Saluran-saluran pembuangan pun seperti itu tiap rumah ada saluran lansgung ke pengelolaan air limbahnya, dan publik transportasinya berbasis rel," ujar Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/10).

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan membatasi jumlah penduduk di ibu kota baru. Sebab tujuan utama dari pemindahan ibu kota negara itu ialah pemerataan pembangunan dan perekonomian. Terlebih, di ibu kota baru nantinya akan didesain pada tahap awal mampu menampung hingga 1,5 juta penduduk dengan luas wilayah 40 ribu hekatare.

"Wilayahnya (akan) meluas, masih ada 180 ribu hektare yang masih dicadangkan," ujarnya.

Dengan luas lahan cadangan itu, sebut Bambang, maka jumlah penduduk yang bisa ditampung akan jauh lebih banyak hingga dua kali lipat.

Meski demikian, pembangunan di ibu kota baru harus tetap diawasi agar tetap terkendali dan sesuai dengan perencanaannya.

"Jadi tetap kotanya inklusif tapi perkembangan DNA pertumbuhan nya ada kendalinya supaya tidak melebar kemana-mana," tukas Bambang.

baca juga: PLN dan Pertamina Sepakati Joint Venture Bisnis Kelistrikan

Di tahap awal nanti, penduduk yang diprioritaskan untuk menghuni ibu kota baru ialah ASN yang institusinya dipindahkan. Itu dikarenakan ibu kota baru akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan.

"PNS yang pindah perkiraannya hampir 200 ribu," tandasnya. (OL-3)