Pemerintah Sudah Salurkan Rp5,57 Triliun untuk Program KPR FLPP

Andhika Prasetyo
26/9/2019 10:11
Pemerintah Sudah Salurkan Rp5,57 Triliun untuk Program KPR FLPP
Program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) di Sigi, Sulawesi Tengah.(Antara/Mohamad Hamzah)

PEMERINTAH sepanjang tahun ini, telah menyalurkan dana sebesar Rp5,57 triliun untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dana sebesar itu disalurkan untuk 57.949 unit hunian atau 78,5% dari target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 68.858 unit dengan total anggaran Rp7,1 triliun.

Sedianya, pemerintah tengah berupaya menambah kuota KPR FLPP tahun ini. Pasalnya, banyak pelaku properti di lapangan yang mengeluhkan bahwa kuota yang ditetapkan saat ini sangat kecil dan tidak cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

"Ini sudah dibahas dengan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Mudah-mudahan keputusan segera keluar," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Kamis (26/9).

BTN selaku bank penyalur FLPP terbesar dengan total 2.8.744 unit mengaku sudah kehabisan kuota sejak pertengahan tahun. Perseroan mendapat alokasi tambahan 1.500 unit namun jumlah itu pun langsung habis dalam waktu singkat.

Hal serupa dialami Bank Mandiri yang sempat mendapat jatah bonus 1.000 unit. Karena permintaan masyarakat yang tinggi akan perumahan, angka tambahan tersebut pun tidak bertahan lama.

Bank Rakyat Indonesia, tahun ini, mendapat kuota KPR FLPP sebanyak 3.000 unit dam tambahan 394 unit. Saat ini, perseroan mengaku jatah mereka sudah ludes.

Ketua Komite Tetap kadin Bidang Perundang-undangan dan Kebijakan Properti Eddy Hussy mengungkapkan pihaknya sudah sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas penambahan kuota KPR FLPP.

“Beliau mengatakan jumlah kuota FLPP pasti ditambah dalam satu atau dua minggu ini, tetapi besarannya berapa belum dipastikan,” tutur Eddy.

Jika melihat sisa tahun ini, ia menghitung kebutuhan rumah subsidi masih besar yakni mencapai mencapai 60 ribu unit.

Pasalnya, pada 2018, pelaku usaha bisa merealisasi pembangunan hingga 256 ribu unit yang terdiri dari 58 ribu FLPP dan 225 ribu Subsidi Selisih Bunga (SSB). Artinya, ada permintaan 20 ribu unit rumah setiap bulan. (OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya