Pembahasan RAPBN 2020 Berlanjut ke Paripurna

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) APBN 2020 disetujui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II (paripurna). Semua fraksi setuju dengan postur RAPBN 2020 meski ada beberapa catatan dari beberapa fraksi.

Persetujuan tentang RAPBN ini dibahas dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia pada Senin (23/9).

Fraksi Gerindra, misalnya, menyebut bahwa pemerintah harus lebih fokus pada upaya prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada impor, baik barang konsumsi khususnya bahan pangan, maupun kebutuhan bahan baku industri nasional. 

"Melepas ketergantungan pada impor tentu akan berimbas positif pada perbaikan fundamental ekonomi nasional, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran," ujar Sri Meliyana dari fraksi Gerindra.

Sementara fraksi PAN memberi catatan tentang pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 5,3% menantang untuk dicapai. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikannya," tutur H. Sungkono, perwakilan fraksi PAN.

Baca juga: Ekonom: Jadikan RAPBN Sebagai Peta Jalan Kebijakan

Ditemui seusai raker, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pemerintah harus punya anggaran yang solid untuk mengantisipasi potensi resesi dunia 2020. 

"Karena itu, target-targetnya dibuat serasional mungkin dan alokasi penganggarannya pun dibuat dengan upaya untuk mencegah dampak terburuk dari resesi yang kemungkinan akan terjadi di 2020," ujar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam kesepakatan Panitia Kerja (Panja) RAPBN 2020, belanja pemerintah pusat dalam APBN 2020 disepakati sebesar Rp1.683.477,2 miliar, meningkat Rp13.492,8 miliar dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2020 sebesar Rp1.669.984,3 miliar. (A-4)