Indonesia Serukan Finalisasi RCEP

MENTERI ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN menyerukan pentingnya finalisasi kesepakatan ekonomi multilateral regional comprehensive economic partnership (RCEP) yang sudah beberapa tahun dalam perundingan.

Finalisasi kesepakatan RCEP akan menjadikan kawasan mampu menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang lebih stabil, serta memitigasi imbas negatif dari sumber-sumber ketidakpastian ekonomi global seperti konflik perdagangan bilateral negara-negara di luar kawasan.

Hal itu mengemuka dalam pembukaan Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers' Meeting/AEM) ke-51 di Bangkok, Thailand, yang digelar mulai kemarin hingga 11 September 2019.

Sebagai wakil pemerintah Indonesia, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah siap memperjuangkan kesepakatan tersebut untuk segera dapat dirampungkan dari sisi substansi. "Substansi harus selesai tahun ini. Itu permintaan seluruh kepala negara ASEAN," ujar Enggartiasto melalui keterangan resmi, kemarin.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha pun secara tegas menyuarakan pentingnya penyelesaian pakta regional tersebut. Menurut dia, RCEP akan membuat iklim ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan menjadi lebih baik. Kerja sama antarnegara anggota dan para mitra juga akan lebih erat dan stabil.

"Finalisasi RCEP akan merefleksikan kepercayaan kawasan dan mitra dialog dalam sinkronisasi perdagangan dan investasi," tutur Prayut.

Hal serupa diutarakan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit. Ia meminta seluruh anggota bersikap fleksibel dan mengedepankan kepentingan kawasan. RCEP ialah perjanjian yang melibatkan banyak negara dan semua harus mendapat manfaat yang setara. "Perlu ada kerja sama lebih erat untuk mencari jalan keluar bersama," paparnya.

RCEP merupakan pakta regional terbesar di dunia yang mencakup 47,4% populasi secara global, 32,2% perekonomian dunia, 29,1% perdagangan, dan 32,5% arus investasi internasional.

RCEP tidak hanya menguntungkan bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia. RCEP akan menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi bagi seluruh anggota yang masih memiliki perbedaan perkembangan ekonomi.

Desak Vietnam

Dalam pertemuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Meeting, Indonesia kembali mendesak Vietnam untuk memastikan pemberlakuan tarif nol persen bagi ekspor kendaraan terurai (completely knocked-down/CKD) mengingat kesepakatan harmonisasi tarif itu sudah berlaku sejak 2009 saat Kesepakatan Perdagangan Barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA) diberlakukan.

Mendag mengatakan Vietnam belum mengadaptasi pengenaan tarif 0% untuk produk otomotif CKD, tetapi malah mengurai komponen CKD tersebut.

"Sebenarnya tidak boleh lagi dipungut tarif, tapi mereka (Vietnam) masih mengurai itu. Mereka juga beralasan tidak ada pos tarif CKD. Ini di luar kesepakatan di ASEAN. Ini diskusi yang agak panjang, kami sampaikan secara terbuka," ujar dia dalam AFTA yang merupakan rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-51. (Ant/E-3)