Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH resmi membuka penawaran Saving Bond Ritel (SBR) dengan seri SBR008, Kamis (5/9), di Jakarta. SBR008 ini hanya ditawarkan kepada investor domestik noninstitusi secara online (e-SBR).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Surat Hutang Negara Kementerian Keuangan RI Loto Srianita Ginting mengajak ibu-ibu sosialita untuk berinvestasi.
"SBR tidak diperdagangkan supaya tidak dijual kepada asing, karena asing akan borong semua itu. Kita tawarkan kepada investor domestik, supaya SBR kita dibeli oleh ibu-ibu," kata Loto.
Menurutnya, saat ini, sudah banyak kaum sosialita seperti ibu-ibu yang ikut berinvestasi. Selain generasi milenial yang mendominasi, kaum sosialita pun sudah banyak yang paham dengan jenis investasi yang aman, mudah dan terjangkau tersebut. SBR008 bebas dari risiko gagal bayar.
"Kalau kita ingin mendukung pembangunan kita beli SBR. Investasi ini dijamin UU," tambahnya.
Baca juga: Generasi Milenial Dominasi Pembelian Obligasi Ritel SBR007
Ibu Reta, seorang ibu rumah tangga, mengisahkan keikutsertaannya berinvestasi SBR. Awalnya mereka belum begitu paham, namun setelah diberi arahan pada akhirnya mereka ikut berinvestasi dan bisa mendapatkan kupon tiap bulannya.
"Tahun lalu ikut SBR004. Ke bank dan bank melayani saya mengisi data-data, jadi setiap bulan sudah bisa menikmati kupon," ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman mengatakan target SBR008 adalah Rp2 triliun. Target tersebut diniliainya tidak terlalu besar mengingat sifat SBR yang bisa diperjualbelikan atah non-tradeable. Selain itu, SBR008 juga hanya ditawarkan kepada individu dengan harga yang relatif terjangkau mulai dari Rp1 juta.
"Karena non-tradeable Rp2 triliun, masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang tradeable, karena lebih menarik, biasanya lebih tinggi, kalau non-tradeable itu fix, uang disimpan didedikasikan selama 2 tahun," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah berharap dapat menguatkan basis investor domestik melalui berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan adanya SBR008.(OL-5)
Jaksa Agung New York, Letitia James, mempertanyakan keabsahan jaminan senilai US$175 juta milik Donald Trump untuk menutupi kemungkinan denda perdata atas tuduhan penipuan.
Setelah hasil mengejutkan pemilihan parlemen Prancis pada 6 Juli, di mana partai sayap kiri mengungguli sayap kanan ekstrem, saham dan obligasi pemerintah Prancis menghadapi ketidakpastian.
ISRAEL menjual surat utang dalam jumlah rekor di Amerika Serikat (AS) sejak perangnya di Jalur Gaza, Palestina, meletus pada 7 Oktober 2023. Ini menurut laporan Bloomberg pada Jumat (6/6).
Pada 2019 pemerintah pusat dalam hal ini OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan melakukan asistensi terhadap pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi.
AJAKAN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada daerah untuk mengembangkan obligasi hijau sebagai bentuk keberpihakan terhadap lingkungan terus digaungkan
Sebelumnya, pembatasan hak keperdataan para obligor sudah pernah disunggung oleh Menkeu Sri Mulayani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved