Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
BEA Cukai Bogor ikut terdaftar sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor.
Pada Senin (26/8), MPP yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya berlokasi di Lippo Plaza Kebun Raya Bogor dan beroperasi Senin hingga Jumat pukul 10.00 WIB – 16.00 WIB.
“Tahun ini sudah ada 17 Mal Pelayanan Publik se-Indonesia. Tahun depan akan dibangun 35 Mal Pelayanan Publik lagi, jadi jumlahnya nanti 52. Dan, hanya Bogor yang menggunakan sistem aplikasi,” ujar Syafruddin.
Kepala Kantor Bea Cukai Bogor, Moh. Saifuddin mengungkapkan bahwa dengan adanya MPP ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait kepabeanan dan cukai.
“Di MPP nanti, petugas kami akan melayani pemberian informasi terkait kepabeanan dan cukai, selain itu pelayanan juga akan tetap tersedia di Kantor Bea Cukai Bogor,” ungkapnya.
Dengan jumlah layanan yang mencapai 145 layanan dari 14 instansi pemerintahan diharapkan dapat memudahkan warga Bogor dalam urusan birokrasi seperti layanan kependudukan, pembuatan paspor, NPWP, layanan PDAM, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS), dan layanan lainnya.
Semoga dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat Bogor pada khususnya dalam mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dan informasi. (OL-09)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Instruksi 'bersih-bersih' tersebut merupakan kode untuk memindahkan tumpukan uang tunai dari lokasi awal.
KPK resmi menahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Budiman Bayu Prasojo (BBP).
Para oknum tersebut sengaja menyiapkan lebih dari satu lokasi penyimpanan guna menghindari pemantauan aparat penegak hukum.
KPK temukan uang Rp5 miliar dalam 5 koper terkait kasus suap importasi Bea Cukai. Simak peran 6 tersangka termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved