Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran subsidi energi di dalam RAPBN Tahun 2020 basisnya adalah volume. Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan apakah pemerintah akan menaikkan harga BBM tahun depan terkait adanya penurunan anggaran subsidi energi di tahun 2020 menjadi Rp137,5 triliun dari outlook tahun 2019 yang sebesar Rp142,6 triliun.
"Alokasi anggaran subsidi di dalam APBN basisnya adalah volume, prediksi berapa yang akan dikonsumsi untuk barang subsidi tersebut, apakah diesel, LPG 3 kg, apakah itu listrik dan dikaitkan dengan harganya," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).
Harga, lanjut dia, dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nilai tukar dan harga komoditas. Kedua hal tersebut merupakan faktor yang sangat dinamis.
"Jadi memang dalam alokasi subsidi ini adalah suatu indikatif berdasarkan parameter yang tadi disebutkan. Namun, realitanya di luar volume, mungkin dari sisi harga akan terjadi perubahan yang muncul yang mungkin tidak sama persis dengan asumsinya," tuturnya.
Baca juga: Subsidi Energi Bakal Dipangkas, Komisi VII DPR : Masih Dikaji
Maka itu, ucap Sri Mulyani, pemerintah akan melihat kebijakan apa yang harus diambil nantinya.
"Seperti yang kita lakukan tahun 2018, waktu itu fokus untuk stabilisasi dan menjaga momentum maka policy untuk subsidi mengikuti tujuan itu, nanti di 2020 kita akan lihat dinamikanya dan bagaimana kondisi yang akan kita hadapi," tandasnya.(OL-5)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved