Senin 19 Agustus 2019, 18:41 WIB

Pemerintah Dinilai Konservatif dalam RAPBN 2020

Nur Aivanni | Ekonomi
Pemerintah Dinilai Konservatif dalam RAPBN 2020

MI/Mohamad Irfan
Presiden Jokowi saat menyampaikan pidatoi kenegaraan dan RAPBN 2020 beserta nota keuangan di Gedung Nusantara DPR

 

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai sikap pemerintah sangat konservatif yang tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi pembiayaan anggaran lewat utang pada 2020 yang ditargetkan sebesar Rp351,9 triliun. Angka tersebut turun dari 2019 yang sebesar Rp373,9 triliun.

"Nampaknya pemerintah sangat konservatif ya mengelola APBN, sangat hati-hati," kata Piter kepada Media Indonesia, Senin (19/8).

Baca juga: Fraksi Gerindra Tuding Pemerintah Gagal Pemenuhi Amanat UU

Hal itu, kata dia, terlihat dari target defisit anggaran 2020 yang turun menjadi 1,76%, sementara target penerimaan pajak naik menjadi Rp1.861,8 triliun.

"Artinya pemerintah menurunkan target (pembiayaan anggaran lewat) utangnya, ini cerminan dari pemerintah yang sangat konservatif. Pemerintah berupaya menekannya di penerimaan yang lebih besar," ucapnya.

Berpatokan pada langkah tersebut, Piter menilai bahwa pemerintah tidak mempunyai urgensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

"Karena untuk pacu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar itu perlu dua hal, yaitu perlu ekspansi baik ekspansi di belanja maupun pelonggaran pajak. Dari angka-angka yang muncul di nota keuangan di RAPBN 2020, pemerintah tidak punya urgensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pelonggaran fiskal. Ini sangat disayangkan," tuturnya.

Di tengah perlambatan ekonomi global sekarang ini, menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memacu pertumbuhan dari sisi domestik dengan melakukan pelonggaran fiskal yaitu dengan meningkatkan belanja dan melonggarkan pajak. "Itu pasti ujungnya defisit (anggaran) akan naik. Defisit naik tidak apa apa, sepanjang masih di bawah 3% terhadap PDB. Maksimalkan ruang defisit, seharusnya seperti itu," jelasnya.

Kendati kehati-hatian perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini, menurut Piter, urgensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi justru yang sangat dibutuhkan sekarang. "Sekarang ini hati-hati itu perlu, tapi urgensinya sekarang ini kita mendesak memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi domestik. Kondisi global kan sedang melambat," tandasnya. (OL-8)

Baca Juga

Dok. Diamondland

Hunian Berkonsep SOHO Jadi Incaran Pebisnis Muda, Diamonland Kembankan Apple Adhi 7

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Kamis 23 Maret 2023, 17:44 WIB
Tidak saja sebagai tempat tinggal, SOHO juga menjadi pilihan investasi yang...
DOK.MI

Sepakat Dengan Kementan, HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 23 Maret 2023, 16:58 WIB
Data BPS adalah data pasti yang secara resmi diakui Undang-undang melalui pola kerja sensus-survei serta penggunaan metode Kerangka Sempel...
Antara/Muhamamd Adimaja

Masih Banyak Tiket KA Lebaran Tersedia, KAI Janji Transparan dalam Penjualan

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 23 Maret 2023, 16:38 WIB
SEBANYAK 37% tiket kereta api masa angkutan Lebaran 2023 atau 1.006.393 lembar tiket telah terjual hingga Kamis...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya