Indonesia Optimistis Kalahkan UE terkait Sawit

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis Indonesia akan memenangi kasus bea masuk antisubsidi biodiesel yang dicuatkan Uni Eropa jika membawanya ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

UE, menurutnya, mengeluarkan tuduhan yang tidak berdasar dan Indonesia siap menunjukkan bukti-bukti tidak ada subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk industri biodiesel.

"Kami bisa buktikan. Dari dulu kami juga punya buktinya. Uni Eropa memang tidak mau berhenti saja menyerang produk sawit Indonesia," ujar Darmin di Jakarta, Kamis (1/8).

Dalam beberapa kesempatan, Indonesia selalu memenangi kasus-kasus terkait sawit melawan Eropa.

Pada 16 Februari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court, menyebutkan Indonesia tidak melaksanakan kebijakan dumping untuk produk sawit.

Baca juga: Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Persoalan Industri Sawit

Akhirnya, UE membatalkan pengenaan BMAD yang rencananya efektif berlaku Maret 2018.

Indonesia juga berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas Uni Eropa pada sengketa DS 480-EU-Indonesia Biodiesel.

Darmin menilai Uni Eropa tidak akan berhenti menyerang produk sawit Tanah Air selama mereka belum mampu bersaing secara sehat. Sebagaimana diketahui, produktivitas kelapa sawit dalam satu hektare (ha) lahan merupakan yang tertinggi dibandingkan produk minyak nabati lainnya seperti rapeseed, bunga matahari dan kedelai.

Setiap satu hektare lahan kelapa sawit dapat menghasilkan 4 ton minyak sawit. Sementara, produktivitas bunga matahari hanya 0,6 ton per ha dan kedelai hanya 0,4 ton per ha.

"Sawit enggak bisa tumbuh di Eropa. Jadi dari berbagai upaya untuk menyerang dilakukan terus," ujarnya.

Indonesia juga terus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di nusantara. Mulai dari pembenahan data hingga standardisasi sertifikasi Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO).

Saat ini, pemerintah tengah merampungkan peraturan presiden terkait ISPO. Di dalamnya, akan mengatur mengenai standar pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan.(OL-5)