Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono optimistis bahwa pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI akan rampung sebelum dewan periode baru dilantik.
"Masih ada waktu kita selesaikan di periode ini, masih ada waktu, jangan berandai-andai terlalu jauh. Masih yakin kelar periode ini, " kata Gembong, saat dihubungi, Jakarta, Rabu, (17/7).
Meskipun optimistis Gembong menyebutkan, Rapat paripurna pemilihan Cawagub tak bisa dipaksakan untuk segera berlangsung. Pasalnya pembahasan mengenai Cawagub harus mengikuti alur.
"Ya kita kan Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan) dulu tahapannya belum paripurna, tahapan Rapimgab dilalui dulu baru penjadwalan paripurna pengesahan Tatib (Tata tertib), " jelasnya.
Baca juga: Rapat Finalisasi Tatib Pemilihan Wagub DKI Diskors
Kendati tertunda tiga kali, Gembong memperkirakan pengesahan Tatib berlangsung pekan depan dan kemungkinan Rapimgab digelar pada Senin, 22 Juli 2019.
Saata ditanya ihwal kinerja sekretariat dewan (sekwan) yang dinilai kurang tanggap dalam mengatur jadwal rapimgab, Gembong tidak mau berkomemtar banyak.
"Saya cuma terima undangan. Soal koordinasinya bagaimana kita enggak sampai situ," ucapnya. (A-4)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved