Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap ialah dengan menggenjot investasi.
"Kuncinya ialah investasi yang besar dari swasta dan masyarakat harus tumbuh dua digit. Kalau mengandalkan belanja pemerintah melalui APBN, berat," kata Tauhid kepada Media Indonesia, kemarin.
Investasi yang harus digenjot, sambungnya, ialah investasi pada industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Dalam menggenjot investasi, imbuhnya, pemerintah perlu membenahi pelayanan perizinan, terutama terkait dengan tata ruang dan pertanahan agar lebih cepat, murah, dan mudah.
Selain itu, kata Tauhid, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal secara khusus bagi UMKM. Pasalnya, fasilitas deduction tax yang diberikan saat ini hanya menguntungkan usaha besar yang mempunyai kapital.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi pada semester I 2019 diprediksi berada di angka 5,1%. Adapun untuk semester II 2019, ia memproyeksikan pertumbuhan di level 5,2%
"Kita lihat realisasi semester I dari sisi asumsi makro growth di 5,1%. Ini masih estimasi karena BPS (Badan Pusat Statistik) baru akan mengeluarkan (rilis) pada Agustus. Untuk semester II-2019 growth realisasi diperkirakan di 5,2%," jelas Menkeu pada rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, kemarin.
Sri Mulyani mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada asumsi ekonomi makro yang dipatok di angka 5,3% itu masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan middle income trap. Pasalnya, untuk keluar dari level tersebut, menurut Sri, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi ke angka 6%.
"Tantangan utama pembangunan Indonsia ialah keluar dari jebakan middle income trap," ujarnya.
Ia menambahkan, turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan faktor dari perekonomian global yang sedang tak menentu, khususnya perang dagang antara AS dan Tiongkok.
Ia juga menyatakan realisasi defisit APBN 2019 hingga 30 Juni 2019 mencapai Rp135,75 triliun atau 0,84% dari PDB. Angka itu lebih tinggi daripada defisit anggaran periode yang sama di 2018 yakni Rp110,56 triliun atau 0,75% PDB. "Total defisit sampai semester I ialah Rp135,8 triliun, lebih besar jika dibandingkan dengan defisit semester I tahun lalu Rp110,6 triliun." (Nur/Ata/X-6)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved