Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengungkapkan mengekspor produk jadi yang sudah dalam kemasan selama ini memiliki tantangan tersendiri.
Biasanya, ketika sampai di negara tujuan, komoditas tersebut dikenai biaya lebih tinggi. Sama seperti di Indonesia, hal tersebut dilakukan demi membatasi permintaan barang konsumsi.
Ia mencontohkan minyak goreng yang merupakan produk hilir dari minyak sawit mentah (crude palm oil (CPO).
Baca juga : Produk Makanan Olahan Berpeluang Dongkrak Ekspor
"Kalau kita mau ekspor minyak goreng, kita minta ada kemudahan dari pemerintah. Karena biasanya ekspor dalam kemasan itu biayanya lebih tinggi," ujar Mukti di Jakarta, Selasa (9/7).
Itulah alasan mengapa selama ini banyak pelaku usaha yang lebih memilih untuk mengekspor barang-barang yang masih dalam bentuk belum jadi.
Sebelumnya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengungkapkan pemerintah memang masih memiliki pekerjaan rumah untuk bisa menjalin kesepakatan bilateral dengan berbagai negara untuk dapat memangkas tarif bea masuk di negara tujuan untuk produk-produk berupa barang jadi.
"Terutama untuk produk-produk kreatif. Misalnya, ada satu pelaku kreatif dari Bandung. Produk dia sangat laku di luar negeri tapi di sana dikenakan pajak. Akhirnya tambahan.biaya dibebankan pada pembeli. Itu kan jadi mengurangi daya saing produk kita sendiri," tuturnya. (OL-7)
Sandiaga menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini membutuhkan pengusaha muda yang memiliki agility (kelincahan) dan integritas tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
UPAH minimum provinsi atau UMP DKI 2026 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini (24/12). Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI 2026 dapat diterima banyak pihak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved