Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah terus melobi India untuk menurunkan tarif bea impor produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
Pasalnya, akibat India menerapkan bea masuk tinggi terhadap CEO, volume ekspor Indonesia ke Negara Bollywood itu menurun menjadi 6,7 ton pada 2018 dari 7 ton pada 2017.
"Menteri Perdagangan harus bisa melobi mereka. Itu kan persoalan antara kedua negara. Harus dicari cara agar India bisa menurunkan tarif bea masuk produk CPO dan turunannya," ujar Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono di Jakarta, Selasa (9/7).
Selama ini India menjadi pasar terbesar untuk produk CPO Tanah Air. Namun, situasi berubah sejak 1 Maret 2018 ketika negara tersebut menaikkan bea masuk terhadap produk CPO dari 30% menjadi 44% serta produk turunannya dari 40% menjadi 50%. Alasannya ialah demi melindungi industri minyak nabati domestik di negara itu.
Baca juga: RI Desak India Turunkan Bea Masuk Produk Sawit
Sedianya, pemerintah telah memancing agar India bisa mengangkat hambatan perdagangan minyak sawit. Caranya ialah dengan memangkas tarif bea masuk produk gula mentah (raw sugar) dari negara tersebut menjadi 5%.
Sebelumnya, impor komoditas itu dikenai tarif most favourable nations sebesar Rp500 per kilogram. Namun, karena baru diteken pada Juni lalu, Mukti melihat hingga saat ini belum ada dampak yang signifikan dari kebijakan tersebut.
Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2019 tentang perubahan atas PMK Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India FTA itu juga merupakan keputusan dari hasil lobi yang dilakukan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita dengan Menteri Perdagangan India Suresh Prabu.
"India meminta tarif impor gula mentah yang kita terapkan dapat disamakan dengan negara-negara ASEAN. Kita menyanggupi karena ini hanya pengalihan sumber impor, bukan menambah jumlah impor," ucap Enggartiasto. (OL-8)
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Samasindo optimistis mampu meningkatkan penjualan crude palm oil (CPO) pada 2026, seiring tren pertumbuhan konsumsi domestik yang terus menguat.
Holding Perkebunan PTPN III melalui subholding PTPN IV PalmCo memastikan kesiapan pasokan minyak goreng nasional guna menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan jelang Lebaran.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved