Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PENGAMAT Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, rencana pemerintah untuk menerapkan tariff adjusment (Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik) tahun depan merupakan langkah yang sangat tepat.
Dia mengungkapkan, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kebijakan tersebut, salah satunya yakni masyarakat tidak akan merasa terbebani dengan penaikan tarif.
"Dengan automatic adjusment (AA), konsumen tidak merasa keberatan karena penaikan tarif dilakukan bertahap, ada kalanya tarif malah turun tergantung variabel penentu HPP (harga pokok penjualan) listrik," tutur Fahmy kepada Media Indonesia, Rabu (3/7).
Adapun variabel penentu HPP (harga Pokok Penjualan) listrik yakni harga energi primer, kurs rupiah terhadap dolar, dan perkembangan inflasi nasional. Ketiga variabel tersebut, tutur Fahmy, nantinya akan menentukan besaran tarif listrik, bahkan tidak menutup kemungkinan tarif akan turun jika terjadi penurunan pada tiga komponen tersebut.
"Kalau AA frekuensi bisa berulang kali, tapi setiap kenaikkan kecil, kadang tidak terasa. Bahkan ada kemungkinan tarif bisa turun," jelasnya.
Langkah menyesuaikan tarif listrik dengan variabel penentu HPP juga dinilai dapat memperbaiki kinerja keuangan PLN. Fahmy menambahkan, dengan penyesuaian tarif pemerintah juga bisa menghemat dana kompensasi dan subsidi yang selama ini memberatkan APBN.
Sebagainya informasi, pada 2020 pemerintah berencana melakukan penyesuaian tarif bagi 12 golongan pelanggan listrik non-subsidi yakni rumah tangga R-1/TR (1.300 VA dan 2.200 VA), R-2/TR (3.500 VA sampai dengan 5.500 VA) dan R-3/TR (6.600 VA ke atas), Bisnis Besar, Industri Besar, Pemerintah dan Layanan Khusus.
Upaya ini dilakukan untuk mengurangi besaran kompensasi biaya listrik yang diberikan pemerintah kepada PLN. Hingga kuartal III 2019 jumlah kompensasi ditaksir mencapai Rp20,38 triliun. (A-2)
SEBANYAK 2.821 keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia menjadi sasaran penerima bantuan pemasangan listrik gratis.
PLN IP telah menggerakkan roda ekonomi nasional melalui penyediaan listrik untuk industri, UMKM dan rumah tangga.
Dalam menghadirkan PLN EYE yang memanfaatkan tiang listrik, PLN masih mendapatkan beberapa kendala di lapangan seperti pemeliharaan hingga keamanan bagi penggunanya.
PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menegaskan komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional melalui pasokan LNG yang aman dan berkesinambungan bagi kebutuhan gas dalam negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved