Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, perkembangan realisasi (APBN) 2019 hingga akhir Mei enunjukkan capaian positif. Pendapatan negara mampu tumbuh sebesar 6,2%, lebih baik dibandingkan pertumbuhan April lalu yang hanya swbesar 0,5%.
Penerimaan perpajakan pada Mei 2019 tumbuh sebesar 5,7% membaik dibanding April yang hanya sebesar 4,7%. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencatat pertumbuhan sebesar 8,6%.
"Ini (PNBP) juga membaik dibandingkan bulan April yang justru mengalami konstraksi atau negatif growth -14,8%. Jadi dari -14,8% menjadi 8,6% itu suatu perbandingan yang cukup besar," kata Sri Mulyani dalan konferensi pers APBN KITA Mei, Jumat (21/6).
Baca juga : Pertanian Dongkrak Neraca Perdagangan Indonesia
Penyerapan belanja negara hingga akhir Mei tumbuh sebesar 9,8% dibanding tahun lalu yang tercatat hanya mencapai 7,9%. Namun Menkeu membeberkan pada akhir Mei defisit mencapai 0,79% atau sebesar Rp127,5 triliun dengan nilai keseimbangan primer negatif Rp380 juta.
Realisasi defisit ini lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp93,52 triliun atau 0,63% produk domestik bruto (PDB) dengan nilai keseimbangan primer Rp18,95 triliun.
Dia menambahkan, posisi utang pemerintah berada pada level 29,72% dari produk domestik bruto (PDB). Posisi ini dinilai Sri Mulyani masih dalam batas aman.
"Dengan kondisi tersebut kita berharap dan melihat bahwa perekonomian kita pada kuartal III dan IV diharapkan momentum akan terjaga dan lebih baik dibandingkan suasana kuartal I," tuturnya. (OL-7)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved