Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa aturan super deduction tax atau pengurangan pajak di atas 100% tinggal menunggu diteken oleh Presiden Joko Widodo.
"Masih ditunggu, mau ditandatangani Presiden. Belum ditandatangani, tapi sudah di meja. Mungkin tidak akan terlalu lama sih," kata Iskandar saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/6).
Baca juga: Besok, Evaluasi Penerapan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dibahas
Iskandar mengatakan bahwa aturan super deduction tax tersebut sudah ditandatangani oleh lima menteri, yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
"Intinya super deduction itu untuk vokasi. Kalau yang vokasi itu sudah 100% dapat lagi 100% sebagai pengurang biaya, jadi dapat 200%," kata Iskandar.
Sebagai informasi, insentif fiskal tersebut nantinya akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan skema pengurangan pajak bagi industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200%. Sedangkan, bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300%. (OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved