Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara secara resmi merombak jajaran direksi PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics) dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Kompleks Kementerian BUMN, Rabu (24/4) petang.
Direktur Utama BGR Logistics M. Kuncoro Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/4) menegaskan, perubahan susunan direksi tersebut merupakan hal yang biasa. Perubahan tersebut juga tidak akan mengganggu jalannya kinerja perusahaan.
"Pergantian direksi adalah hal yang biasa. Perusahaan tetap berjalan seperti biasa,” terang Kuncoro.
Baca juga : BGR Logistics Bangun Sistem Teknologi Informasi
Lebih lanjut, Kuncoro menerangkan dengan adanya pergantian susunan direksi tersebut, BUMN Logistik yang dipimpinnya diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam menjalankan bisnis perusahaan sebagai Digital Logistics Company.
Dalam RUPS yang dipimpin Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra, tersebut, Kementerian BUMN melalui SK Nomor: SK-85/MBU/04/2019 mengangkat Andy Pratama sebagai Direktur Komersial, Tri Wahyundo Hariyatno sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Sistem Informasi, dan Endang Suraningsih sebagai Direktur Keuangan dan SDM. (RO/OL-8)
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kebijakan one way arus mudik secara nasional pada puncak mudik lebaran 18 Maret 2026 tidak terlalu berpengaruh pada angkutan logistik
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved