Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran untuk program-program seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah mulai dibahas.
"Kami mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk 2020," katanya usai sidang kabinet paripurna yang membahas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).
Baca juga: Presiden Minta Belanja Modal Diperkuat, Belanja Barang Dikurangi
Untuk KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja, kata Sri Mulyani, akan dikoordinasikan kembali dengan kementerian terkait. Ia pun mengaku belum bisa menyampaikan berapa anggaran untuk program tersebut.
"Presiden tadi minta masih ada perubahan dari sisi KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja, nanti kita lihat finalnya," katanya.
Sementara itu, untuk Kartu Sembako Murah, dijelaskan Sri Mulyani, rencananya akan disatukan bersama-sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Untuk kartu sembako akan re-design bersama-sama dengan PKH dan BPNT untuk bisa dibuat jadi satu kartu yang bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara affordable," pungkasnya. (OL-6)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved