Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran untuk program-program seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah mulai dibahas.
"Kami mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk 2020," katanya usai sidang kabinet paripurna yang membahas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).
Baca juga: Presiden Minta Belanja Modal Diperkuat, Belanja Barang Dikurangi
Untuk KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja, kata Sri Mulyani, akan dikoordinasikan kembali dengan kementerian terkait. Ia pun mengaku belum bisa menyampaikan berapa anggaran untuk program tersebut.
"Presiden tadi minta masih ada perubahan dari sisi KIP Kuliah dan Kartu Pra Kerja, nanti kita lihat finalnya," katanya.
Sementara itu, untuk Kartu Sembako Murah, dijelaskan Sri Mulyani, rencananya akan disatukan bersama-sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Untuk kartu sembako akan re-design bersama-sama dengan PKH dan BPNT untuk bisa dibuat jadi satu kartu yang bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara affordable," pungkasnya. (OL-6)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved