Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DALAM upaya meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus menggenjot pembangunan rumah rusun (rusun) dan rumah khusus (rusus).
Salah satunya pembangunan empat rusun dan 132 unit rusus di Sulawesi Utara (Sulut) yang telah selesai dibangun pada 2018. Hunian layak itu disediakan untuk mahasiswa, pelajar, santi, pekerja, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan website Kementerian PU-Pera yang dirilis kemarin, empat rusun yang selesai dibangun ialah rusun pekerja di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, dan Kabupaten Minahasa. Rusun ASN di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Rusun IAIN Manado, dan Rusun Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT).
"Pembangunan rusun dan rusus merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR, mahasiswa, pelajar, santri, ASN, TNI/Polri, nelayan, dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.
Baca Juga : Pergub Rusun Bisa Menimbulkan Keresahan
Adapun rusun pekerja di Kelurahan Kembuan senilai Rp13,3 miliar dibangun setinggi tiga lantai dengan jumlah 42 unit tipe 36. Kemudian Rusun ASN di Kelurahan Ranotana dibangun empat lantai dengan jumlah 58 unit tipe 36 serta membutuhkan anggaran sebesar Rp16,5 miliar.
"Ketersediaan hunian akan mendukung ASN dalam melaksanakan tugas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Basuki menambahkan, penyediaan rusun juga bertujuan mendukung SDM di Sulut melalui pembanguan rusun mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Rusun yang membutuhkan anggaran Rp11,6 miliar itu dibangun empat lantai dengan 50 unit tipe 24. Kemudian Rusun Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) di Kota Tomohon dibangun tiga lantai dengan jumlah 37 unit tipe 24. Biaya pembangunan sebesar Rp10,8 miliar.
Rusun itu telah dilengkapi dengan listrik, air, sarana-prasarana, dan utilitas (PSU) lanskap, serta meubelair, seperti tempat tidur bertingkat beserta kasur dan lemari pakaian.
Kementerian Pu-Pera juga membangun rusus bagi nelayan di Kelurahan Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan anggaran Rp5,35 miliar dan rusus di Kelurahan Motongkad, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolmong Timur, anggarannya Rp5,39 miliar.
Setiap rusun dibangun 50 unit rumah tipe 28 yang telah dilengkapi PSU, seperti jalan lingkungan, drainase, listrik, dan air. Selain itu, dibangun pula 32 unit rusus bagi masyarakat di Pulau Siau, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan biaya Rp7,4 miliar. (S-2)
PU-Pera telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Gantung Cibeteung Muara atau Jembatan Cisarum pada akhir tahun2023.
Pembangunan 3 juta rumah yang jadi program Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diniliai belum tentu berhasil tanpa kehadiran kementerian khusus perumahan.
Kementerian PU-Pera hingga saat ini masih belum dapat memastikan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi akan habis
Saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.
Komisioner (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan
Anggota Komisi V DPR Sri Rahayu pesimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat selesai dan berfungsi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pada Agustus tahun ini.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Pemerintah tengah mengkaji ulang standar desil 8 yang digunakan dalam program perumahan, mengingat perbedaan standar hidup di setiap provinsi.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan anggaran
Kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat semakin mendesak, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Ibu Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved