Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi melantik komisioner dan empat deputi komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera.
Adi Setianto, mantan direksi di beberapa Himpunan Bank Negara, dikukuhkan sebagai komisioner. Adapun, empat posisi deputi diisi Eko Ariantoro, Gatut Subadio, Ariev Baginda Siregar dan Nostra Tarigan.
Ketua Komite Tapera Basuki Hadimuljono berpesan agar kelima komisioner yang ditunjuk dapat membangun kredibilitas dengan baik. Pasalnya, badan layanan umum tersebut akan mengelola dana masyarakat dengan nominal sangat besar.
BP Tapera nantinya mengelola dana yang dipungut dari gaji aparatur sipil negara (ASN). Pungutan ditetapkan sebesar 3% dari gaji tiap-tiap ASN.
Baca juga : BP Tapera Dibentuk, Swasta Baru Ikut Tujuh Tahun Lagi
Secara tidak langsung, mereka dipaksa menabung sebagai bekal untuk membeli rumah karena selama ini ASN dianggap kesulitan mendapatkan hunian.
Adi mengungkapkan, untuk tahap awal, pihaknya akan membangun fondasi kokoh agar BP Tapera bisa berjalan dengan stabil ke depannya.
"Kami ingin lembaga ini bisa efisien dan produktif dalam melaksanakan kebijakan di bidang perumahan," ujar Adi di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Jakarta, Jumat (29/3).
Upaya paling awal yang akan dilakukan adalah dengan menciptakan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang baik.
Dua hal penting itu harus diwujudkan agar BP Tapera bisa mengelola dana masyarakat dengan sempurna dalam jangka panjang.
Untuk memuluskan hal itu, pemerintah pun memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,5 triliun yang telah dialokasikan pada APBN 2019.
"Sebesar Rp2 triliun kami alokasikan untuk modal operasional dan sisanya untuk belanja modal," ucap Adi.
BP Tapera juga akan mendapatkan tambahan dana sekitar Rp10 triliun setelah nantinya melebur dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil.
Diproyeksikan, proses peleburan akan bisa diselesaikan pada semester pertama tahun ini.
"Kami diberi waktu dua tahun untuk proses peleburan tapi kami upayakan bisa lebih cepat," lanjutnya. (OL-8)
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved