Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina (persero) terus membantu pemerintah mengatasi defisit neraca perdagangan dengan mengurangi impor minyak. Caranya hasil produksi minyak mentah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
"Pertamina akan mengupayakan menyerap semaksimal mungkin minyak mentah bagian KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor minyak mentah," kata Media Communication Manajer PT Pertamina (persero) Arya Dwi Paramita, kepada Media Indonesia, Jumat (15/2).
Menurut dia, Pertamina menghormati dan melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, minyak mentah bagian KKKS diprioritaskan untuk dijual ke Pertamina dan diolah di kilang minyak dalam negeri.
Baca juga:Kebijakan B20 Mulai Berimbas ke Neraca Dagang
Arya menjelaskan, sejak berlakunya Permen ESDM ini pada 5 September 2018 selain dengan PT CPI, Pertamina juga telah melakukan kesepakatan dengan KKKS lainnya seperti RH Petrogas Limited, PT SPR Langgak, PetroChina International Jabung Ltd, PT Bumi Siak Pusako, SAKA Pangkah Indonesia Ltd, PT Energi Mega Persada Tonga, Petronas Carigali Ketapang I Ltd, Husky CNOOC Madura Ltd dan PT Energi Mega Persada Tbk.
"Seluruh upaya ini diharapkan dapat mengurangi import minyak mentah dan kondensat sekitar 115.000 barrel per hari dan diharapkan dapat mengurangi pembelian impor menjadi sekitar 250.000 barrel per hari," terangnya.
Kebijakan pemerintah tersebut dapat memprioritaskan penggunaan minyak mentah yang dihasilkan di dalam negeri untuk diolah di kilang dalam negeri sangat penting sebagai upaya untuk memenuhi ketahanan energi nasional.
"Pertamina mengucapkan terima kasih kepada seluruh KKKS atas tercapainya kesepakatan ini. Hubungan dan kerja sama B to B antar kedua belah pihak diharapkan semakin erat," pungkasnya. (OL-3)
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
Setelah diproduksi, minyak mentah bagian milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Penggabungan tersebut membentuk Subholding Downstream sebagai bagian dari transformasi bisnis perusahaan.
Mahsun membandingkan biaya pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal BBM OTM dan tidak menggunakan terminal tersebut.
Perkara ini bermula pada November 2012, saat Luhur mengajukan alokasi anggaran pengadaan lahan dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2013.
Proses streamlining atau strategi menyederhanakan operasional bisnis ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved