Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH sudah menyiapkan tiga opsi skema untuk membantu menurunkan tarif tol Trans Jawa yang dianggap masih terlalu mahal oleh beberapa pihak, terutama pengusaha angkutan logistik.
Tiga opsi tersebut adalah perpanjangan masa konsensi, penurunan pajak badan bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan subsidi tunai.
Menanggapi tiga opsi tersebut, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji terlebih dahulu opsi mana yang paling efektif untuk dilakukan.
"Tiga opsi itu kita masih butuh kajian dulu," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (12/2).
Terlepas dari tiga opsi yang tengah digodok oleh pemerintah tersebut, Bhima menyampaikan ada opsi lain yang bisa digunakan sebagai jalan tengah terkait polemik mahalnya tarif tol Trans Jawa itu.
Baca juga : Trans-Jawa Sepi Imbas Perilaku Pengusaha dan Pengemudi Truk
Pertama, split subisidi yaitu subsidi untuk truk angkutan logistik ditanggung sebagian oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah yang dilalui jalur tol misalnya di daerah Cikampek dan mendapatkan pendapatan daerah dari kawasan industri bisa mengalokasikan dana subsidi dari APBD. Porsinya asal jangan memberatkan APBD," kata Bhima.
Dalam opsi tersebut, subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk menurunkan tarif tol bagi angkutan logistik bisa sebesar 70%, sementara pemda sebesar 30%.
Opsi kedua, kata Bhima, pemerintah bisa melakukan subsidi silang yaitu tarif untuk pengguna kendaraan pribadi dinaikkan untuk subsidi bagi tarif angkutan logistik.
"Secara esensi fungsi jalan tol adalah menekan biaya logistik barang. Pendapatan dari kendaraan pribadi merupakan imbas turunan saja. Jadi fungsi tol harus dikembalikan ke tujuan awal yakni tarif semurah mungkin untuk angkutan logistik. Jangan dibalik," terang Bhima.
Hanya saja, dikatakan Bhima, opsi pertama lah yang paling mungkin untuk diterapkan oleh pemerintah. "Opsi pertama. Pemda dan pemerintah pusat urunan untuk kasih subsidi tarif truk," pungkasnya. (OL-8)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Donald Trump menegaskan bahwa posisi Greenland sangat krusial untuk melindungi AS dari potensi serangan Rusia atau Tiongkok.
Donald Trump pada Senin (12/1) mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 25% terhadap semua negara yang masih berdagang dengan Iran.
Pemprov DKI Jakarta berencana menempuh jalur penambahan melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun mendatang.
GURU Besar Literasi Budaya Visual FSRD ITB, Prof Acep Iwan Saidi, merespons kebijakan pengelola Museum Nasional Indonesia (MNI) yang menaikkan harga tiket masuk bisa membebankan pengunjung.
Imbauan juga ditujukan kepada penyedia jasa angkutan udara, darat, dan laut agar mengacu pada harga yang wajar.
Penyesuaian TBA dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri penerbangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved