Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH sudah menyiapkan tiga opsi skema untuk membantu menurunkan tarif tol Trans Jawa yang dianggap masih terlalu mahal oleh beberapa pihak, terutama pengusaha angkutan logistik.
Tiga opsi tersebut adalah perpanjangan masa konsensi, penurunan pajak badan bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan subsidi tunai.
Menanggapi tiga opsi tersebut, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji terlebih dahulu opsi mana yang paling efektif untuk dilakukan.
"Tiga opsi itu kita masih butuh kajian dulu," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (12/2).
Terlepas dari tiga opsi yang tengah digodok oleh pemerintah tersebut, Bhima menyampaikan ada opsi lain yang bisa digunakan sebagai jalan tengah terkait polemik mahalnya tarif tol Trans Jawa itu.
Baca juga : Trans-Jawa Sepi Imbas Perilaku Pengusaha dan Pengemudi Truk
Pertama, split subisidi yaitu subsidi untuk truk angkutan logistik ditanggung sebagian oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah yang dilalui jalur tol misalnya di daerah Cikampek dan mendapatkan pendapatan daerah dari kawasan industri bisa mengalokasikan dana subsidi dari APBD. Porsinya asal jangan memberatkan APBD," kata Bhima.
Dalam opsi tersebut, subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk menurunkan tarif tol bagi angkutan logistik bisa sebesar 70%, sementara pemda sebesar 30%.
Opsi kedua, kata Bhima, pemerintah bisa melakukan subsidi silang yaitu tarif untuk pengguna kendaraan pribadi dinaikkan untuk subsidi bagi tarif angkutan logistik.
"Secara esensi fungsi jalan tol adalah menekan biaya logistik barang. Pendapatan dari kendaraan pribadi merupakan imbas turunan saja. Jadi fungsi tol harus dikembalikan ke tujuan awal yakni tarif semurah mungkin untuk angkutan logistik. Jangan dibalik," terang Bhima.
Hanya saja, dikatakan Bhima, opsi pertama lah yang paling mungkin untuk diterapkan oleh pemerintah. "Opsi pertama. Pemda dan pemerintah pusat urunan untuk kasih subsidi tarif truk," pungkasnya. (OL-8)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
DANY Rodrick, seorang guru besar dan ekonom terkenal dari International Political Economy at Harvard Kennedy School
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan Donald Trump ini akan berlaku mulai 7 Agustus dan bertujuan mengubah sistem perdagangan internasional demi kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved