Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Pemerintah Bisa Lakukan Subsidi Tekan Tarif Tol Trans Jawa

Nur Aivanni
12/2/2019 20:17
Pemerintah Bisa Lakukan Subsidi Tekan Tarif Tol Trans Jawa
(ANTARA FOTO/Syaiful Arif/hp.)

PEMERINTAH sudah menyiapkan tiga opsi skema untuk membantu menurunkan tarif tol Trans Jawa yang dianggap masih terlalu mahal oleh beberapa pihak, terutama pengusaha angkutan logistik.

Tiga opsi tersebut adalah perpanjangan masa konsensi, penurunan pajak badan bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan subsidi tunai.

Menanggapi tiga opsi tersebut, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji terlebih dahulu opsi mana yang paling efektif untuk dilakukan.

"Tiga opsi itu kita masih butuh kajian dulu," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (12/2).

Terlepas dari tiga opsi yang tengah digodok oleh pemerintah tersebut, Bhima menyampaikan ada opsi lain yang bisa digunakan sebagai jalan tengah terkait polemik mahalnya tarif tol Trans Jawa itu.

Baca juga : Trans-Jawa Sepi Imbas Perilaku Pengusaha dan Pengemudi Truk

Pertama, split subisidi yaitu subsidi untuk truk angkutan logistik ditanggung sebagian oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah yang dilalui jalur tol misalnya di daerah Cikampek dan mendapatkan pendapatan daerah dari kawasan industri bisa mengalokasikan dana subsidi dari APBD. Porsinya asal jangan memberatkan APBD," kata Bhima.

Dalam opsi tersebut, subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk menurunkan tarif tol bagi angkutan logistik bisa sebesar 70%, sementara pemda sebesar 30%.

Opsi kedua, kata Bhima, pemerintah bisa melakukan subsidi silang yaitu tarif untuk pengguna kendaraan pribadi dinaikkan untuk subsidi bagi tarif angkutan logistik.

"Secara esensi fungsi jalan tol adalah menekan biaya logistik barang. Pendapatan dari kendaraan pribadi merupakan imbas turunan saja. Jadi fungsi tol harus dikembalikan ke tujuan awal yakni tarif semurah mungkin untuk angkutan logistik. Jangan dibalik," terang Bhima.

Hanya saja, dikatakan Bhima, opsi pertama lah yang paling mungkin untuk diterapkan oleh pemerintah. "Opsi pertama. Pemda dan pemerintah pusat urunan untuk kasih subsidi tarif truk," pungkasnya. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya