Pemerintah Targetkan Pembangunan 1,25 Juta Rumah di 2019

PROGRAM Satu Juta Rumah tidak lagi menjadi target. Pada tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) optimistis dapat merealisasikan pembangunan 1,25 juta unit hunian.

Target itu ditetapkan seiring hasil yang diraih pada 2018. Kala itu, pemerintah bersama-sama swasta mampu menciptakan 1,13 juta unit rumah.

Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015 silam, program tersebut menunjukkan tren yang terus bertumbuh.

Pada tahun pertama, pemerintah mengawali program dengan raihan sebesar 699.770 unit. Setahun selanjutnya, pada 2016, rumah sebanyak 805.169 unit terbangun. Pada 2017, angkanya terus menanjak menjadi 904.758 unit dan di 2018 mencapai 1,13 juta unit. Secara keseluruhan, sejak 2015 hingga 2018, telah terbangun 3.542.318 unit hunian baru.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid yakin target yang dicanangkan tahun ini akan tercapai. Pasalnya, setelah empat tahun berjalan, tentu pemerintah dan swasta semakin memiliki pemahaman yang baik sehingga koordinasi dannm kerja sama dapat berjalan lebih lancar ke depannya.

Baca juga: Lawan Kampanye Negatif Pembangunan Infrastruktur

“Program Satu Juta Rumah dilakukan seluruh stakeholder mulai dari pemerintah, perbankan, pengembang, dan yang lainnya. Kami semua sudah semakin memahami bagaimana agar program ini bisa berjalan dengan baik," ujar Khalawi melalui keterangan resmi, Senin (4/2).

Selain menguatkan upaya pembangunan, pemerintah juga memperhatikan masyarakat sebagai pengguna dan penerima manfaat Program Satu Juta Rumah.

Termasuk Bank BTN untuk untuk terus mendukung dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia,” kata Khalawi saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembukaan acara pameran Indonesia Property Expo (IPEX) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).

"Kami punya terobosan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yakni perumahan berbasis komunitas. Salah satu pilot projectnya adalah Perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Sukamukti, Garut, yang telah dimulai pembangunannya pada 19 Januari lalu," jelas Khalawi.

Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PU-Pera.

“Regulasinya tengah kita siapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Sekarang kan sudah dibangun untuk Komunitas tukang cukur, nanti kita akan perluas seperti komunitas wartawan, guru honor, dan lain-lain. Semuanya akan dikoordinasikan bersama,” tandasnya. (OL-2)