Paslon Diminta Perjelas Konsep Reforma Agraria

PENELITI dari Auriga Syahrul Fitra mengatakan bahwa calon presiden baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep reforma agraria yang menjadi visi-misi keduanya dalam debat kedua yang akan digelar pada 17 Februari mendatang.

"Itu penting penajaman konsep mereka seperti apa sih. Kalau lihat yang ada saat ini, reforma agraria jauh dari harapan, yang ada adalah pemberian sertifikat kepada masyarakat," kata Syahrul dalam diskusi media visi misi capres 2019, di Jakarta, Minggu (3/2).

Baca juga: Awal Februari, IHSG Kembali Ditutup Positif

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Kode Inisiatif, untuk isu agraria, Jokowi fokus pada hak atas pertanahan dan redistribusi aset berkeadilan. Sementara, Prabowo lebih fokus pada kemanfaatan atas tanah dan reformasi agraria.

Ia menilai konsep reforma agraria yang dilakukan Jokowi saat ini dengan membagikan sertifikat tanah perlu ditinjau ulang. Sementara, konsep reforma agraria yang dimiliki Prabowo perlu dijabarkan lebih lanjut. "Sementara kelompok sebelah (Prabowo) juga belum diketahui seperti apa mereka akan mengejawantahkan soal reforma agraria itu," katanya.

Menurutnya, konsep reforma agraria adalah ketika pemerintah mengambil alih atas lahan-lahan yang tidak dikelola sebelumnya dan kemudian masyarakat diberikan akses untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut."Pemerintah bisa libatkan banyak pihak. Jangan kemudian reforma agraria hanya dipahami sebagai bagi-bagi serifikat," katanya.

Baca juga: Bagasi Berbayar Pukul Pariwisata

Selain itu, Syahrul juga menyoroti masalah persoalan data yang dimiliki oleh pemerintah di sektor sumber daya alam (SDA). Ia mengutarakan bahwa pemerintah saat ini masih memiliki perbedaan data SDA yang kemudian berpotensi pada kerugian negara.

Persoalan data ini, menurut Syahrul, harus menjadi perhatian pemerintah selanjutnya. Jika pemerintah tidak memiliki data yang akurat, kata Syahrul, itu akan berdampak pada kebijakan yang akan diambil nantinya. "Ketika data tidak terselesaikan, apa pun yang dibahas pemerintah dalam perencanaan itu akan keliru. Basis data salah, bagaimana mereka bisa menentukan kebijakan?" pungkasnya. (OL-6)