Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan isu utang kerap menjadi komoditas di tengah pertarungan politik di 2019. Sayangnya, pemahaman mengenai persoalan itu kerap keluar dari substansi yakni sebagai instrumen fiskal.
"Selama masa kampanye seperti sekarang, orang banyak yang masih bingung atau tak memahami apa itu instrumen fiskal," ujarnya saat memberikan pemaparan pada acara Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (30/1).
Menurut dia, utang kerap digunakan dalam kontestasi politik namun tidak dibarengi dengan pemahaman yang utuh. Utang dan rasio pajak merupakan instrumen fiskal.
"Mereka sering kali bingung bahwa instrumen fiskal menjadi objectives atau dilihat sebagai isu dibandingkan sebagai alat," katanya.
Baca juga: JK: Tak Hanya Indonesia yang Berutang
Sri menerangkan kedua hal tersebut merupakan jalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
"Rasio pajak dan utang adalah alat atau instrumen bagi pemerintah untuk menyediakan atau meningkatkan perbaikan ekonomi dan membuat kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Berdasarkan UU Keuangan Negara Nomor 17/2003 Pasal 12 ayat (3) yang dimaksud dengan defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.(OL-5)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved