321,07 Hektare Lahan Tambang Ilegal Disegel Satgas PKH, Termasuk di Kawasan Konsesi Nikel di Sultra

Dengan demikian, total lahan yang dikuasai kembali seluas 321,07 hektare. Febrie mengatakan bahwa satgas terus melaksanakan proses identifikasi, verifikasi, dan penertiban.

PBNU dan GBI Sepakat Jadi Katalisator Kerukunan Umat Beragama

Yohannes menyoroti fenomena maraknya berita bohong (hoaks) di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, berita-berita yang mengandung provokasi.

Penggabungan Anak Usaha sebagai Jalan Menuju Satu Pertamina Didukung FSPPB

Langkah selanjutnya, memasukkan Direktorat Hulu, Direktorat New & Renewable Energy (NRE), serta SKK Migas kembali kedalam struktur Pertamina

Kasus Korupsi di Sritex, Kakak Beradik Iwan Lukminto jadi Tersangka TPPU

Dalam perkembangan kasus ini, Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka. Negara dinilai merugi Rp1 triliun lebih dalam kasus ini.

KPK Minta Eks Sekjen Kemenag Jelaskan Mekanisme Keluarnya SK Yaqut

Nizar mengaku pertanyaan kepadanya dari penyidik tidak terlalu banyak. Menurut dia, Sekjen merupakan jabatan yang mengurusi administrasi di Kementerian.

Jadi Dosen Tetap S3 di UMJ, Oki Setiana Dewi Pandang Dunia Pendidikan sebagai Passion

Aktris yang kian dikenal publik setelah berperan sebagai Anna dalam film Ketika Cinta Bertasbih pada 2009 ini menyebut capaian tersebut sebagai sebuah kebahagiaan tersendiri baginya.

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo Gugat KPK soal Status Tersangka ke PN Jakarta Selatan

Gugatan praperadilan itu didaftarkan pada Senin (25/8), dengan sidang perdana telah digelar pada Kamis (4/9) lalu.

Rampai Nusantara Bali Galang Bantuan untuk Korban Banjir

Rampai Nusantara Bali juga mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam gerakan solidaritas ini guna meringankan beban para korban bencana.

YLBHI Minta DPR tak Ulur Waktu dan harus Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Substansi RUU Perampasan Aset harus selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Ini Jurus Purbaya untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi

Purbaya menambahkan bahwa dirinya akan membentuk tim di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan monitoring belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Mesin Ekonomi Swasta dan Pemerintah harus Bergerak untuk Capai 8 Persen Pertumbuhan

Lebih jauh, ia meyakini industrialisasi Indonesia akan kembali ke relnya.

8,4 Juta Hektare Telah Diberikan ke Masyarakat untuk Perhutanan Sosial 

Saat ini diketahui terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan rincian tingkat platinum 120 KUPS, Gold 1.350 KUPS, Silver 5.749 KUPS dan Blue 8.550 KUPS.

ICW Ungkap Sejumlah Isu yang Wajib Dibahas dalam RUU Perampasan Aset

Wana menjelaskan unexplained wealth atau harta yang tidak dapat dijelaskan sumbernya merupakan konsep dasar dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal. 

KPK Pastikan Telusuri Uang Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke Organisasi Keagamaan

Penelusuran aliran dana dalam penanganan kasus korupsi merupakan hal lumrah. Sebab, KPK ditugaskan melakukan pengembalian kerugian negara atas tindakan rasuah yang sudah terjadi.

TNI Benarkan Keterlibatan Anggota dalam Pembunuhan Kacab Bank

Namun, ketika ditanya jumlah anggota yang terlibat, Donny tidak merespons. Begitu pula identitasnya belum diungkap.

Bahas 5.000 Orang Ditangkap Selama Demo Agustus, Komnas HAM Temui Kapolri

Anis mencatat di seluruh Indonesia ada 5.000 lebih orang ditangkap. Komnas HAM sudah turun ke 13 provinsi dan 19 kabupaten/kota untuk mendalami itu.

Kerugian Negara Rp1 T Lebih, KPK Minta Bantuan PPATK Lacak Uang Korupsi Kuota Haji

PPATK memiliki kemampuan untuk mendeteksi semua aliran uang masyarakat. Dengan kerja sama ini, transaksi terkait kasus rasuah yang diusut bisa terbongkar dengan mudah.

Erasmus Wawo, Tersangka Penculikan Kacab Bank Pemerintah Ajukan JC

Danpomdam Jaya Kolonel (Cpm) Donny Agus Priyanto, telah mengakui tengah memeriksa prajuritnya atas dugaan keterlibatan pembunuhan Ilham.

DPRD Gandeng 15 Kampus Susun Naskah Akademik Perda Kekhususan Jakarta

Percepatan pembahasan 15 Perda kekhususan Jakarta ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

DPRD Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan

Fraksi Demokrat-Perindo, lanjut Desie, merekomendasikan empat arah kebijakan utama.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik